Penilaian sehat tersebut atas pertanyaan Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Kamis, sesudah komisinya meninjau Cabang Bank Kalsel di "kota minyak" Tanjung, pekan lalu.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergelar sarjana agama (SAg) itu menerangkan, indikator sehat Bank Kalsel Cabang Tanjung tersebut antara lain terlihat tingkat kredit macet.
"Kalau tingkat kredit macet suatu bank di atas 50 persen menunjukkan bank tersebut tidak sehat," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong itu.
Sementara Bank Kalsel Cabang Tanjung tingkat kredit macet hanya sekitar dua persen, lanjut Suwardi yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD provinsi tersebut.
Selain itu, Bank Kalsel Cabang Tanjung sudah bisa berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat, tambahnya.
Mengenai Bank Kalsel Cabang DKI Jakarta, menurut dia, tampaknya masih memerlukan suntikan dana atau belum bisa mandiri secara seutuhnya.
Namun Bank Kalsel Cabang Jakarta itu berpotensi maju, karena letaknya cukup strategis, yaitu berada di Ibu Kota Negara Indonesia,
"Tinggal bagaimana meningkatkan manajemen usaha atau melakukan ekspansi, agar Bank Kalsel bukan cuma jargon "banknya urang banua" (banknya masyarakat Banjar Kalsel), tetapi juga diminati/dicintai orang lain," demikian Suwardi.
Bank Kalsel atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut yang bergerak di bidang jasa perbankan itu sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah (PD), kemudian sejak 2012 berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
Perubahan bentuk PD Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu menjadi PT merupakan inisiatif DPRD Kalsel atas usul Komisi II lembaga legislatif tersebut periode 2009 - 2014.
