Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan mengikuti sesi Evaluasi Kinerja dalam rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum yang diselenggarakan di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Evaluasi kinerja pada sesi ini dilaksanakan dengan metode wawancara langsung oleh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Hukum RI, yakni Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar. Metode tersebut digunakan untuk menggali secara komprehensif pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di wilayah.
Dalam sesi wawancara tersebut, diskusi difokuskan pada capaian kinerja yang telah diraih sepanjang tahun 2025, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta proyeksi dan langkah strategis ke depan sebagai bagian dari upaya penguatan kinerja Kementerian Hukum di daerah.
Baca juga: Refleksi akhir tahun tutup rangkaian Rakor Kementerian Hukum
Kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Alex Cosmas Pinem, beserta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) Anton Edward Wardhana, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Meidy Firmansyah, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Rustam Sakka.
Kakanwil Kemenkum Kalsel, Alex Cosmas Pinem, menyampaikan bahwa evaluasi kinerja dengan pendekatan wawancara memberikan ruang dialog yang konstruktif antara pimpinan pusat dan unit kerja di wilayah.
“Melalui evaluasi kinerja dengan metode wawancara, kami dapat menyampaikan capaian secara objektif sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Masukan dari Pimti Madya menjadi dasar penting dalam menyusun proyeksi kinerja dan penguatan program ke depan,” ujar Alex.
Baca juga: Kemenkum Kalsel turut aktif dalam pembahasan Komisi Rencana Aksi Tahun 2026
Ia menegaskan, Kanwil Kemenkum Kalsel berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut melalui perbaikan berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan Kementerian Hukum RI dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Sesi evaluasi kinerja ini menjadi bagian strategis dalam rangkaian Rakor, guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Hukum berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
