Barabai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan pelatihan perkoperasian bagi 167 pengurus koperasi desa (Kopdes)/kelurahan merah putih se-Kabupaten HST.
“Pelatihan ini dibagi dua tahap, tahap pertama sebanyak 83 pengurus dan tahap kedua sebanyak 84 pengurus. Masing-masing akan dilatih selama tiga hari,” kata Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan HST Hasriani di Aula Hotel Darul Istiqamah Barabai, Kamis.
Baca juga: Kemendikdasmen dukung Muhammadiyah gelar Diklat manajemen bencana regional Kalimantan
Pelatihan secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati HST H. Gusti Rosyadi Elmi mewakili Bupati Samsul Rizal didampingi Kepala Dinas Perdagangan HST Irfan Sunarko dengan menghadirkan narasumber dari Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan.
Hasriani menerangkan, pelatihan ini bertujuan untuk untuk menambah pengetahuan, pemahaman dan keterampilan bagi para pengurus koperasi, yakni mengenal apa itu koperasi, akutansi, pembukuan-pembukuan, inovasi hingga manajemen bisnis koperasi.
“Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini, para pengurus kopdes merah putih bisa memahami dan menjalankan fungsi-fungsi koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati HST H. Gusti Rosyadi Elmi menyampaikan koperasi bukan sekadar wadah simpan pinjam, tetapi juga instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis gotong royong.
“Koperasi telah terbukti menjadi ruang kebersamaan yang sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena itu, pengurus dan anggota perlu terus meningkatkan kompetensi, transparansi, serta inovasi usaha,” ujarnya.
Ia menekankan, pengurus koperasi harus memiliki integritas dan komitmen agar organisasi dapat tumbuh sehat, mandiri, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
"Koperasi Desa Merah Putih ini, diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan kelurahan, bukan hanya berhenti pada urusan administratif," tambahnya.
Gusti Rosyadi juga mengapresiasi terselenggaranya pelatihan tersebut sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang perkoperasian.
Baca juga: Pemkot Banjarmasin usulkan 1.800 PPPK paruh waktu pada 2025
“Saya berharap para peserta serius mengikuti kegiatan ini, sehingga ilmu yang diperoleh bisa langsung diterapkan dalam pengelolaan koperasi secara profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.
