Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah daerah (pemda) se-Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkolaborasi untuk mengedukasi masyarakat pada 13 kabupaten/kota, agar mengurangi sampah makanan sebagai gerakan untuk menyelamatkan pangan atau Food Loss and Waste.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel Saptono, di Banjarmasin, Kamis, mengatakan gerakan selamatkan pangan merupakan komitmen pemerintah daerah mendukung ketahanan pangan nasional.
Baca juga: Pemprov Kalsel diminta bantu akses UMKM bagi kalangan disabilitas
“Kami menggelar sosialisasi guna mengedukasi masyarakat untuk menekan angka pemborosan makanan,” ujarnya.
Saptono menyebutkan sebagai komitmen pemerintah daerah, pihaknya menggelar sosialisasi selama dua hari pada 19-20 Juni 2025, melibatkan 13 kabupaten/kota untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mengurangi sampah makanan.
“Meski produksi pangan di Kalsel cukup, namun pemborosan dapat mengancam ketahanan pangan jangka panjang. Satu butir nasi yang tersisa jika dikalikan dengan jumlah penduduk di Indonesia, maka bisa menghasilkan limbah makanan hingga empat ton per hari,” katanya pula.
Saptono menuturkan, tantangan yang dihadapi saat ini di Kalsel, regulasi khusus terkait pengelolaan sisa makanan belum ada. Namun, Pemprov Kalsel membuka akses belajar dari provinsi lain, seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah menerapkan sistem manajemen makanan sisa secara terstruktur.
Untuk ke depan, kata dia lagi, Pemprov Kalsel berencana menyusun regulasi yang akan memperketat pengelolaan makanan seperti di hotel dan retail, serta memberikan peringatan bagi yang tidak mendukung pengurangan sampah makanan.
Baca juga: Pasangan "Liwar" dilantik Gubernur Muhidin di auditorium Idham Chalid Pemprov Sabtu
Meski Kalsel belum ada regulasi tersebut, Saptono mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan hotel-hotel dan retail besar di provinsi ini agar makanan lebih yang layak konsumsi atau tidak dijual disalurkan kepada panti asuhan dan masyarakat miskin.
Menurut dia, upaya ini berperan penting mendukung program pusat karena saat ini Indonesia merupakan negara kedua penyumbang sampah makanan terbanyak di dunia setelah Arab Saudi.
Saptono mengungkapkan bahwa Pemprov Kalsel telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati/wali kota, SKPD, serta lembaga terkait untuk mendukung gerakan selamatkan pangan.
“Gerakan ini jangan berhenti hanya di sebatas program kerja saja, tetapi harus menjadi budaya bagi masyarakat mulai dari rumah, sekolah, perkantoran, dan lainnya guna menyelamatkan pangan di masa mendatang,” ujar Saptono.
