Banjarmasin (ANTARA) - Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) tahun 2025 menunjukkan angka ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan anak (fatherless) di Kalimantan Selatan mencapai 27,1 persen. Angka tersebut terbilang tinggi, bahkan melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 25,8 persen.
Fakta ini disampaikan oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Faharudin, dalam keterangan tertulis yang diterima di Banjarmasin, Jumat.
Dalam konteks pendataan Kemendukbangga/BKKBN, istilah fatherless tidak semata-mata merujuk pada anak yatim. Definisi ini mencakup ketiadaan peran ayah dalam pengasuhan baik karena ketidakhadiran fisik, perceraian, kematian, maupun sosok ayah yang ada secara fisik namun perannya tidak berjalan dalam kehidupan sehari-hari anak.
Faharudin menegaskan, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada perkembangan sosial, emosional, dan kesejahteraan masa depan anak.
Selain isu fatherless, data PK 2025 juga menyoroti perubahan struktur keluarga yang cukup drastis. Tercatat sebanyak 19,1 persen keluarga di Kalsel, atau setara dengan 257.656 keluarga kini dipimpin oleh perempuan sebagai kepala keluarga.
“Fenomena ini adalah bagian dari perubahan struktur keluarga yang perlu dicermati lebih mendalam, khususnya untuk perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kerentanan sosial,” tambah Faharudin.
Hingga tahun 2025, Pendataan Keluarga telah berhasil menjangkau 1.170.866 keluarga, mencakup 86,7 persen dari total estimasi 1.351.379 keluarga di Kalimantan Selatan.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Farah Adibah, menegaskan bahwa pendataan tahun ini menjadi sangat strategis mengingat kompleksitas tantangan keluarga di daerah.
“Pemutakhiran PK 2025 dilakukan serentak sejak Juli hingga Agustus, mencakup 20.064 desa sampel secara nasional. Di Kalimantan Selatan, pendataan berlangsung di 684 desa pada 115 kecamatan, dengan melibatkan 2.019 kader pendata dan supervisor,” jelasnya.
Farah menambahkan bahwa temuan yang muncul dari pemutakhiran ini tidak hanya menjadi bahan statistik, tetapi juga cerminan kebutuhan penguatan ketahanan keluarga. “Data ini menunjukkan urgensi memperkuat layanan pengasuhan, perlindungan sosial, hingga pendampingan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staff Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM, Mursyidah Aminy, menekankan presisi data sangat menentukan keberhasilan intervensi pemerintah.dalam percepatan penurunan stunting.
“Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dapat mengidentifikasi keluarga berisiko stunting secara presisi dan memastikan intervensi tepat sasaran,” jelasnya.
Mursyida menambahkan, hasil pendataan ini akan menjadi rujukan lintas sektor, mulai dari urusan kesehatan, gizi, sanitasi, pendidikan, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
