Maman menyampaikan hal itu usai berdiskusi dan mendengar berbagai keluhan dan kendala para pelaku usaha kalangan disabilitas di Toko Mama Khas Banjar, Banjarbaru, Kalsel, Rabu.
Baca juga: Kasus Toko Mama Khas Banjar dinilai bangkitkan usaha mikro di Kalsel
“Tolong dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota, pelaku usaha dari kalangan disabilitas agar diperhatikan, jangan sampai mereka kesulitan menjual produknya,” kata Menteri Maman.
Pada diskusi itu, kalangan disabilitas yang memanfaatkan momentum kedatangan Menteri Maman hadir di Toko Mama Khas Banjar, menyampaikan keluhan karena masih kesulitan mendapatkan akses, jauh dari pusat penjualan yang strategis, kurangnya lapak untuk mempromosikan produk olahannya, dan kendala lain.
“Kami akan dukung tapi dengan catatan, produknya harus rapi dan bagus ya, harus enak ya. Jangan kalah sama produk makanan pelaku usaha lain,” ujar Maman kepada beberapa pelaku usaha kalangan disabilitas.
Setelah mendengar keluhan para kalangan disabilitas, Menteri Maman memanggil Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarbaru dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalsel.
Baca juga: Kalsel perlu bangun sentra produk pelaku UMKM
Ia meminta kepala daerah dan dinas terkait daerah setempat mengakomodasi apa yang menjadi kendala pelaku UMKM dari kalangan disabilitas itu, sehingga pertumbuhan ekonomi sektor UMKM merata dirasakan masyarakat tanpa pengecualian.
Setelah berdiskusi, pemerintah daerah setempat siap memfasilitasi kendala tersebut. Sebagai permulaan, akan memberikan akses fasilitas tempat penjualan strategis di Kalsel Expo dan Banjarbaru Expo yang akan menampilkan ratusan produk UMKM di daerah itu dalam waktu dekat ini.
Maman pun meminta pemerintah daerah setempat aktif melibatkan pelaku UMKM dari disabilitas pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan promosi produk UMKM.
“Tenang saja, saya minta pemerintah daerah untuk membantu kesulitannya, semua kalangan harus bisa merasakan dampak ekonomi dari UMKM, termasuk kalangan disabilitas,” ujar Maman.
Baca juga: Hanya salurkan Rp7,6 triliun, Kalimantan diminta kebut serapan KUR
