Martapura (ANTARA) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur memaksimalkan upaya perlindungan terhadap anak sehingga dapat meraih predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025.
"Kami siap memaksimalkan upaya perlindungan anak sehingga dapat meraih predikat KLA," ujar bupati usai mengikuti evaluasi virtual lewat zoom meeting di Aula Barakat Martapura, Senin.
Baca juga: JPU tuntut bebaskan terdakwa Toko Mama Khas Banjar dari dakwaan
Menurut Saidi, pihaknya menyambut gembira tim evaluasi pusat yang melakukan Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Banjar sehingga dapat menjadi bahan evaluasi ke depan.
Saidi Mansyur mengatakan, Pemkab Banjar dua tahun berturut-turut telah meraih KLA predikat Madya, dan menuju predikat Nindya hanya kurang beberapa poin sehingga akan dicapai dalam waktu secepatnya.
"Capaian itu bukan hanya untuk tujuan meraih predikat KLA akan tetapi dalam hal perlindungan anak juga harus maksimal sehingga masa depan anak khususnya di Kabupaten Banjar semakin baik," ucapnya.
Saidi menekankan, perlindungan anak juga harus lebih maksimal karena hampir sebanyak 80 juta anak di Indonesia yang harus dilindungi termasuk anak di wilayah Kabupaten Banjar.
Baca juga: DPRD Banjarbaru fasilitasi penyampaian aspirasi terkait pembinaan UMKM
Ditambahkan, tim verifikasi yang melakukan penilaian menjadi motivasi dan semangat disamping saran dan masukannya diperbaiki Pemerintah Kabupaten Banjar dan pemangku kepentingan lainnya.
"Program KLA masuk RPJMD dan disampaikan Asisten Deputi juga masuk RPJPN, sehingga menjadi tugas kita dalam hal perlindungan anak agar lebih maksimal lagi di Kabupaten Banjar," ucapnya.
Verifikasi tim evaluasi pusat mencakup proses verifikasi evaluasi KLA 2025 bersama forum anak dan verifikasi layanan pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak melalui virtual tour langsung.
Pejabat yang hadir yakni Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Rr Endah Sri Rejeki.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kalsel Sri Mawarni, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Kepala Bappeda Kalsel dan tim verifikator.
Pejabat Pemkab Banjar pendamping bupati yakni Dandim 1006/Banjar, Plt
Asisten Pemerintahan dan Kesra H Ikhwansyah, Kepala Bappedalitbang sekaligus Ketua Gugus Tugas KLA Nashrullah Shadiq dan pejabat lain.
Baca juga: Desa Awang Bangka Barat jadi contoh ketahanan pangan di Banjar
