Amuntai (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III selaku pemilik otoritas Polder Alabio menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam upaya mengoptimalkan Polder Alabio.
Saat membuka Rakor, Bupati HSU Sahrujani sampaikan jika kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas pemaparan beberapa waktu yang lalu kepada Menteri Pertanian RI. Masalah Polder Alabio jadi isu nasional dan telah dilaksanakan beberapa Rakor yang melibatkan unsur terkait.
Baca juga: Wabup HSU tinjau Polder Alabio bersama BWS Kalimantan III
"Kita tak hentinya sampaikan masalah Polder Alabio ini ke beberapa forum sehingga diapresiasi secara nasional. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat HSU," ujarnya di Mess Negara Dipa, dilaporkan Selasa.
Pemkab HSU terus berupaya mengoptimalisasi pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten HSU, salah satunya dengan mengoptimalkan Polder Alabio dan perbaikan infrastruktur pendukung lainnya.
I Putu Eddy Purna Wijaya selaku Kepala BWS Kalimantan III pada rakor tersebut menyampaikan paparan berkaitan dengan pengelolaan Polder Alabio yang yang selama ini masih jadi otoritas BWS Kalimantan III.
Polder Alabio dengan luas area 6.000 Ha sebagai sistem irigasi dan pengelolaan air di lahan rawa lebak, membantu mengatasi masalah banjir, meningkatkan produktivitas pertanian dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Menurut Kepala BWS Kalimantan III, seiring berjalan waktu, kondisi fisik dari Polder tersebut tidak bisa berfungsi secara maksimal disebabkan kondisi fisik dari infrastruktur itu sendiri. Banyaknya pintu air yang tidak berfungsi menyebabkan air yang masuk ke area Polder tidak terkontrol. Sedangkan untuk mengeluarkannya terkendala sedementasi sungai di sekitar Polder, ditambah kemampuan alat yang dimiliki BWS Kalimantan III kurang.
Saat menutup Rakor Bupati HSU menegaskan kembali rasa tanggung jawab kepada masyarakat HSU.
Baca juga: Bupati HSU sampaikan aspirasi Polder Alabio ke Presiden
"Sebagai rasa tanggung jawab kami selaku pimpinan daerah, masalah Polder Alabio ini tidak ingin mati di perundingan saja, lebih dari itu kami ingin ini terealisasi apa pun kendalanya," ujarnya.
