Martapura (ANTARA) - Wakil Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Habib Idrus Al-Habsyi menyerahkan 20 lembar sertifikat lahan tanah bagi nelayan di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh-Aluh.
Wakil Bupati Banjar didampingi Sekda HM Hilman dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Sipliansyah Hartani menyerahkan sertifikat lahan kepada perwakilan nelayan Sugiarto dan H Suriansyah.
Baca juga: Wabup Banjar minta Penas di Padang dorong peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
"Pada kesempatan ini juga diserahkan Plakat Kampung Kami Mandiri Pangan (KAKA MAPAN) untuk Desa Kampung Baru Kecamatan Beruntung Baru diterima oleh kepala desa setempat," ucap Idrus di Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa.
Sementara itu, Kepala DKPP Banjar Sipliansyah Hartani menjelaskan sertifikat hak tanah bagi nelayan ini salah satu program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pertanahan yang difasilitasi DKPP Banjar.
“Rumah nelayan yang tidak memiliki sertifikat dibuatkan sebanyak 20 lembar untuk 2024 dan pada 2025 nanti sebanyak 50 sertifikat yang berada di Kecamatan Aluh-Aluh,” jelasnya.
Sipliansyah juga mengatakan, terkait KAKA MAPAN dalam rangka menciptakan kampung mandiri pangan, program ini dicanangkan pada 2024 lalu sudah ada tiga desa menjadi mandiri pangan dan pada tahun ini ada tiga desa lagi yang dicanangkan.
“Desa yang rawan pangan bisa menjadi desa mandiri pangan dan sertifikat hak tanah bagi nelayan di Kecamatan Aluh-Aluh nantinya semua rumah dibuat sertifikat,” harapnya.
Baca juga: Diresmikan Menteri Kelautan Perikanan, SPBUN Aluh-Aluh siap penuhi kebutuhan BBM nelayan
Selain itu, Wakil Bupati Banjar didampingi Kadinkes Banjar Yasna Khairina juga menyerahkan satu unit mobil ambulans kepada Kepala UPTD Puskesmas Sungai Tabuk dan satu unit mobil operasional UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) kepada Kepala UPTD IFK.
Kemudian, dua unit sepeda motor Puskesmas Keliling (Pusling) kepada UPTD PKM Kertak Hanyar dan Pengaron, serta satu unit sepeda motor UPDT PSC 119 Intan Banjar.
Idrus berharap mobil ambulans dan operasional IFK serta sepeda motor tersebut pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, serta dijaga dan dirawat sehingga membawa keberkahan bagi Kabupaten Banjar.
Sementara itu, Kadinkes Banjar Yasna Khairina menambahkan bantuan operasional kesehatan tersebut berasal dari APBD sehingga dapat mendukung kerja di lapangan.
Diketahui, Kepala Perangkat Daerah dan ASN Pemkab Banjar diminta agar lebih responsif terhadap isu, permasalahan dan kebutuhan masyarakat untuk mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di berbagai sektor yaitu infrastruktur, ekonomi, sosial dan lingkungan pada 2025.
Baca juga: DPR: Menteri Kelautan dan Perikanan resmikan SPBU nelayan di Kecamatan Aluh-Aluh
