Banjarmasin (ANTARA) - Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan (Kalsel) H Gusti Syamsir menyatakan, produksi padi di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota meningkat dan surplus.
"Produksi padi Kalsel Tahun 2023 tercatat 820 ton meningkat menjadi 930 ton pada Tahun 2024," ujar Syamsir di sela-sela rapat kerja bersama Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi setempat di Banjarmasin, Rabu siang.
Baca juga: Petani Desa Lok Batu Tabalong kembangkan varietas padi Mikongga
Namun Syamsir yang juga Penjabat Bupati Tanah Laut (Tala) tersebut tidak menyebut tingkat surplus padi Kalsel, kecuali menyatakan syukur alhamdulilah provinsinya dapat membantu kebutuhan daerah tetangga seperti Kalimantan Timur (Kaltim/ dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
"Karena ketiga provinsi lain di Pulau Kalimantan produksi padi mereka masih minus. Tapi tidak apa, yang namanya pangan tidak ada batas wilayah, jadi kita bisa suplai buat kebutuhan daerah tetangga," tegas Syamsir.
Ia menambahkan, selain sebagai penyangga ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkedudukan di Kaltim, Kalsel juga berada pada urutan ke-11 penyangga ketahanan pangan nasional.
"Sesuai program cetak sawah secara nasional dalam mewujudkan swasembada pangan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto, kita Kalsel mendapat jatah 500.000 hektare (ha)," ujar Gt. Syamsir.
Ia menerangkan, dari sebanyak 500.000 ha untuk cetak sawah di Kalsel pelaksanaannya bertahap pada Tahun 2025 - 2027 masing-masing 150.000 ha dan 50.000 ha Tahun 2028.
"Sedangkan sebaran cetak sawah tersebut pada seluruh kabupaten/kota di Kalsel terbanyak Kabupaten Kotabaru 94.000 ha, terkecil Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru," lanjutnya tanpa merinci
Ia berharap, dengan pencetak sawah baru tersebut makin meningkatkan produksi padi Kalsel ke depan.
Baca juga: DPRD Kalsel serahkan tiga unit "super combine" mesin panen padi untuk petani Tanbu
"Apalagi dengan rencana panen asal dua kali dalam setahun menjadi tiga kali. Kita optimistis akan mengurangi ketergantungan impor beras secara nasional. Namun untuk Kalsel tidak perlu impor," demikian Gt. Syamsir.
Sementara Ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi dan anggotanya mengapresiasi kinerja Tahun 2025 dan rencana program 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel dengan tepuk tangan.
"Apakah karena pokok-pokok pikiran atau Pokir anggota Dewan tertampung dalam program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sehingga bertepuk tangan," demikian Yani Helmi atau yang akrab dengan sapaan Paman Yani.
