Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) se-Kalimantan Selatan menyatukan persepsi mengenai pengelolaan bantuan hibah dan manajemen sumberdaya manusia aparatur untuk diusulkan ke pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhsan Budiman di Banjarmasin, Jumat, mengatakan kesamaan persepsi itu hasil rapat komisariat wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) wilayah Kalsel pada 24 Oktober 2024 di Jakarta.
Baca juga: Sekda HST: Desa Hilir Banua mampu wujudkan keluarga berkualitas
Di mana pada rapat komisariat itu, ungkap Ikhsan, mengambil tema "peningkatan pengelolaan keuangan (hibah vertikal) dan manajemen sumber daya manusia aparatur".
Ikhsan yang menggagas tema tersebut, menyampaikan, para Sekda se-Kalsel saling sepakat soal rekomendasi terkait pengelolaan bantuan hibah pemerintah daerah kepada instansi vertikal, serta pengelolaan manajemen sumber daya aparatur khususnya tenaga non-ASN.
"Di mana hasil kesepakatan ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah provinsi dan pusat melalui Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan di daerah," ujarnya.
Baca juga: Sekda HSS pimpin rapat rencana kerja jaminan kesehatan tahun 2025
Dalam pengelolaan keuangan saja misalnya, ungkap Ikhsan, memang terdapat sejumlah kendala yang coba dikaji.
"Kita lihat dari kapasitas keuangan daerah yang terbatas ditambah lagi usulan permintaan hibah instansi vertikal, tentu sangat memberatkan. Sehingga dianggap perlu adanya pembatasan terkait penganggaran hibah ini," ucapnya.
Ikhsan menyatakan, persoalan di atas memang menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.
"Artinya dengan ini Pemkot Banjarmasin ikut berkontribusi dalam memberikan saran dan masukan agar isu-isu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah menemui titik terang," demikian katanya.
