Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Sekdaprov Kalsel) Roy Rizali Anwar instruksikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam jajarannya menindaklanjuti saran fraksi-fraksi Dewan atau DPRD provinsi setempat.
Roy menyatakan itu menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi setempat Tahun 2025 pada rapat paripurna Dewan provinsi tersebut yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu.
Menurut Roy, saran atau masukkan fraksi-fraksi Dewan sebagaimana termuat dalam pemandangan umum terhadap RAPBD Kalsel 2025 itu penting untuk penyempurnaan APBD tersebut (termasuk juga dalam hal pengelolaan).
Roy yang digadang-gadang menjadi salah satu Direktur Jenderal pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu menyatakan, bahwa Pemprov Kalsel akan berusaha lebih responsif (tanggap) aspirasi masyarakat.
"Kita harapkan APBD 2025 dapat menopang untuk mencapai 'Kalsel MAJU' atau sebagaimana tema 'Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan," demikian Roy Rizali Anwar.
Sementara semua fraksi atau tujuh fraksi di DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya menekankan arti penting transparansi, efesien dan efektif penggunaan anggaran.
"Namun tidak kalah penting kehati-hatian dalam penggunaan anggaran agar jangan sampai bermasalah hukum," demikian beberapa fraksi di DPRD Kalsel mengingatkan.
Postur RAPBD Kalsel 2025 Pendapatan Daerah Rp10,4 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp11 5 triliun lebih, serta dari pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) anggaran tahun sebelumnya Rp1,1 triliun lebih dengan pengeluaran Rp50 miliar lebih.
Sedangkan fraksi-fraksi di DPRD Kalsel terdiri dari Fraksi Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Selain itu, satu fraksi gabungan atau Fraksi Demokrat Persatuan Perjuangan (DPP) terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Partai Demokrat masing-masing tiga orang, serta seorang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
