Batulicin (ANTARA) - Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Falih Ariyanto menyebutkan, bahwa sejak Januari hingga pertengahan Maret 2024, jumlah debitur UMi dan KUR di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan hingga 25 persen.
"Pada periode 2023 pembiayaan UMi hanya diikuti oleh 50 debitur dengan nilai pembiayaan sebesar Rp154 Juta, dan KUR telah diikuti sebanyak 139 Debitur dengan nilai kredit sebesar Rp17,99 miliar," kata Falih yang akrab dengan media LKBN Antara, di Batulicin, Rabu.
Baca juga: KPPN: 1.058 debitur KUR di Tanah Laut pada triwulan pertama 2024
Periode kali ini meningkat 25 persen atau menjadi 63 debitur pembiayaan UMI dan 1.186 Debitur KUR yang telah memanfaatkan fasilitas pembiayaan dengan nilai Rp282,5 Juta dan Rp86,35 Miliar.
Dia mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan, baik dari sisi jumlah peminjam ataupun nilai pembiayaannya.
Peningkatan debitur bagi pelaku UMKM karena yang bersangkutan mempunyai pemahaman literasi financial yang baik sehingga perminatan dalam pengajuan pembiayaan UMi dan KUR kepada Lembaga Penyalur juga semakin meningkat.
Pembiayaan UMi dan KUR diutamakan bagi pelaku UMKM baik individu, badan ataupun kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.
Terdapat enam lembaga penyalur KUR di Tanah Bumbu yaitu Bank Himbara (BRI, BNI dan Mandiri), Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PT Pegadaian Syariah.
Lembaga Penyalur KUR di Tanah Bumbu terbesar adalah BRI sebanyak 906 Debitur atau mencapai lebih dari 76 persen dari seluruh Debitur di Tanah Bumbu dengan nilai pinjaman sebesar Rp55,94 Milyar.
Sedangkan urutan kedua yaitu Bank Mandiri yang mempunyai 240 Debitur dengan nilai pinjaman sebesar Rp25,14 Milyar.
Baca juga: KPPN Tanjung dorong satker agar berbelanja melalui Digipay-Satu
Dengan adanya akses keuangan bagi para Pelaku UMKM melalui pembiayaan UMi dan KUR harapannya dapat mendorong pemerataan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Sebagai upaya peningkatan akses keuangan yang inklusif dan menyentuh seluruh sendi perekonomian, pemerintah pusat telah mendisain berbagai program guna mendukung pemerataan ekonomi di semua level," jelas Falih.
UMKM sebagai salah satu tulang punggung dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penyerap tenaga kerja, saat ini semakin dimudahkan dalam mendapatkan akses pembiayaan melalui program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
lebih jauh disampaikan Falih, pembiayaan UMi merupakan pembiayaan yang didesain khusus untuk pelaku usaha ultra mikro yang belum mampu mengakses pembiayaan perbankan atau belum bankable
"Sedangkan KUR merupakan program pembiayaan atau kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, melalui dana pinjaman Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR yang disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi," tutupnya.
