PLN sosialisasikan P2TL untuk tingkatkan mutu kerja petugas
Selasa, 9 Januari 2024 21:38 WIB
Senior Manager Distribusi PLN UID Kalselteng Sugeng Hidayat menyampaikan sambutan pada sosialisasi Peraturan Direksi PLN nomor 028.P/DIR/2023 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada seluruh Manager Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (MUP3) dan Manager Unit Layanan Pelanggan (MULP) se-Kalselteng di Banjarmasin, Selasa (9/1/2024). (ANTARA/HO-PLN UID Kalselteng)
"SPJBTL sangat penting sebagai bukti sah hak dan kewajiban antara pelanggan dengan PLN dan jika ada perubahan maka SPJBTL harus diperbaharui karena fungsi sebagai alat bukti yang kuat di mata hukum," tutur Firdaus.
Firdaus menekankan setiap masyarakat harus dapat memahami batasan kewenangan terhadap instalasi listrik di rumah atau bangunan miliknya, karena jika melakukan perubahan sendiri pada zona yang menjadi tanggung jawab PLN maka pelanggan dapat dikenakan sanksi P2TL.
"Hak pelanggan mulai dari output kilo Watt hour (kWh) meter hingga ke instalasi listrik dalam rumah atau bangunan. Sedangkan dari kWh meter hingga Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan seterusnya merupakan kewenangan PLN," jelasnya.
Firdaus juga menyatakan setiap petugas PLN harus menaati aturan pelaksanaan P2TL yang sangat fundamental sesuai Perdir, yakni harus dipimpin pegawai PLN yang dilengkapi surat tugas dan memakai kartu identitas perusahaan, mentaati norma kesopanan dan etika, serta memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM).
Baca juga: PLN: Jaga jarak aman jaringan listrik saat pasang atribut kampanye
Baca juga: PLN: Jaga jarak aman jaringan listrik saat pasang atribut kampanye
Dikatakan, tujuan P2TL adalah melaksanakan pemeriksaan pada instalasi listrik PLN dan instalasi konsumen maupun non konsumen yang melakukan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah, sebab penggunaan listrik ilegal dapat menurunkan kualitas listrik ke pelanggan, menyebabkan hilangnya pendapatan negara, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan serius hingga kehilangan nyawa.
"Pemakaian listrik secara ilegal mengakibatkan dampak yang besar bagi keuangan negara karena subsidi yang seharusnya digunakan untuk mendorong pembangunan namun menguap akibat tidak tertagih oleh PLN," tuturnya.
Ditambahkan Firdaus, PLN melalui P2TL terus dilakukan sebagai langkah preventif maupun korektif secara bersamaan dengan tujuan untuk mengamankan pendapatan negara disamping menjaga keselamatan ketenagalistrikan.
Baca juga: PLN Kalselteng-DPRD Kotabaru bahas pemenuhan listrik desa
