Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Chandra W menyampaikan, pengentasan kawasan kumuh di kotanya dipercepat sebelum target lima tahun.
Diungkapkan dia di Banjarmasin, Jum'at, penanganan kawasan kumuh di kotanya sejak 2023 ini sudah cukup signifikan mengurangi luas kawasan kumuh yang lebih 500 hektare sejak terbaru di SK-kan pada 2022.
"Diakhir 2023 ini tinggal 300 sekian hektare lagi kawasan kumuh di kota ini," ucapnya.
Chandra menyampaikan, bahwa sekitar 300 lebih kawasan kumuh itu setidaknya sekitar 5 tahun baru bisa dituntaskan jika anggarannya tidak ditingkatkan setiap tahunnya.
Karenanya, lanjut dia, untuk memangkas waktu itu atau hanya sekitar 3 tahun, pihaknya pun mengajukan peningkatan anggaran pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Menurut Chandra, pengajuan anggaran untuk program perumahan termasuk di dalamnya penanganan kawasan kumuh tersebut sekitar Rp45 miliar.
"Ini sudah kita sampaikan saat rapat anggaran dengan dewan kota pada pembahasan RAPBD 2024," tuturnya.
Menurut Chandra, penanganan kawasan kumuh di kota ini tetap kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, salah satunya melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).
Untuk pemerintah kota melalui instansinya, ungkap Chandra, mengkhususkan penanganan infrastruktur jembatan titian atau jembatan jalan penghubung rumah-rumah warga yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua di daerah pinggiran sungai dan lahan rawa.
"Dengan dukungan semua pihak kita optimis target itu bisa dicapai," demikian kata Chandra.
