Bawaslu Kalsel perkuat cegah kerawanan medsos terkait pemilu

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalimantan Selatan (Bawaslu Kalsel) Aries Mardiono berupaya memperkuat pencegahan guna mengeliminasi kerawanan pemilu terutama pada platform media sosial (medsos).

"Kami melibatkan banyak pihak seperti penguatan pengawasan partisipatif hingga komunitas digital untuk edukasi pemilu yang bermartabat," kata Aries di Banjarmasin, Kamis.

Baca juga: Bawaslu Kalsel: Netralitas staf setwan rawan terganggu saat Pemilu

Penguatan pencegahan itu menyikapi posisi Kalsel yang masuk lima besar daerah di Indonesia dengan kategori rawan tinggi dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) khususnya dalam dimensi media sosial hasil pemetaan Bawaslu RI yang baru saja dirilis.

Kalsel bersama Gorontalo memiliki poin sama 0,69 di bawah DKI Jakarta yang menjadi daerah rawan tertinggi, kemudian Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Barat.

Aries menyebut kerasnya kontestasi pada Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2020 (Pilkada Kalsel 2020) hingga beberapa laporan masuk ke Bawaslu terkait dugaan ujaran kebencian terhadap pasangan calon(paslon) tertentu di media sosial menjadi catatan tersendiri oleh Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu Kalsel libatkan masyarakat sebagai pengawas partisipatif

Oleh karena itu, pihaknya secara intensif mencoba meredam berbagai pemicu konflik di media sosial agar apa yang menjadi potensi kerawanan tidak terjadi.

Aries mengakui pula dalam konteks tahapan Pemilu 2024 saat ini langkah Bawaslu hanya pencegahan lantaran belum ada penetapan calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU.

Sehingga Bawaslu terus mengingatkan partai politik jangan sampai ada yang melakukan kampanye di luar jadwal karena saat ini peserta pemilu hanya parpol.

"Sedangkan tindakan terhadap caleg dan paslon pilpres setelah penetapan KPU baru subjek hukumnya sebagai peserta pemilu masuk," ucap Aries.

Baca juga: Bawaslu Kalsel awasi secara ketat kualitas logistik Pemilu 2024