Banjarmasin (ANTARA) -
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan KH Husin Nafarin menyampaikan pesan agar perhelatan politik pada Pemilu 2024 ini agar berkualitas untuk membangun demokrasi yang baik, tidak ada transaksi menghalalkan segala cara, seperti politik uang.
"Itu namanya rashwa dalam bahasa Arab, atau nyogok (suap)," ujarnya saat membuka fokus group discussion (FGD) bertema "Pesan MUI untuk Pemilu Berkualitas" di Hotel Zuri Express Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Sabilal Rusdi terpilih menjadi ketua di Musda MUI Tabalong
KH Husin Nafarin mengingatkan kepada masyarakat hingga peserta Pemilu 2024 bahwa perilaku curang salah satunya melakukan sogok-menyogok adalah perbuatan dosa besar.
Bahkan dia menyampaikan ajaran agama Islam yang melaknat tingkah curang dalam berpolitik itu, yakni, penyogok dan disogok, keduanya masuk neraka.
"Kita ingatkan masyarakat kita ini, kita ingatkan bangsa kita khususnya yang beragama Islam, jangan melakukan itu," ujarnya.
Dia pun berharap, semua mentaati peraturan Pemilu 2024, juga larangan dalam ajaran agama, sehingga pesta demokrasi ini bisa berjalan baik, sesuai yang diinginkan dan berkualitas.
Sebagai Ketua MUI Kalsel, KH Husin Nafarin mengapresiasi digelar FGD ini oleh Bidang Informatika dan Komunikasi MUI Kalsel dengan mengundang Bawaslu Kalsel, akademisi hingga organisasi lainnya.
"Ini sebagai upaya bersama mewujudkan Pemilu terselenggara dengan baik, damai dan lancar serta membawa harapan untuk membawa kemajuan bangsa dan negara," ujarnya.
Karenanya, ucap KH Husin Nafarin, kegiatan ini ada menghasilkan kesepakatan atau lainnya menjadi pesan ke masyarakat dan pihak yang terlibat langsung dalam kontestasi Pemilu 2024 ini.
Sementara itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel M Radini menyampaikan apresiasi atas gelar FGD yang dilaksanakan MUI Kalsel tersebut, di mana ini sebagai keperdulian MUI dalam menyukseskan Pemilu 2024.
Disampaikan dia, bahwa gelar Pemilu ini tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan masyarakat agar bisa menjalan lancar, aman dan demokrasi sesuai pesan MUI untuk Pemilu berkualitas.
"Memang kita terus mendorong partisipatif masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilu ini, hingga pelanggaran-pelanggaran bisa maksimal diminimalisir," ujarnya.
Dia pun menegaskan, politik uang atau suap-menyuap dalam mencari dukungan pada Pemilu adalah pelanggan.
"Kita pastikan ditindak," ujarnya.
Dalam penanganan pelanggan Pemilu, ucap Radini, Bawaslu memiliki tiga matra, yakni, pelanggaran administrasi, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana Pemilu.
"Karenanya kita terus mengawasi maksimal proses penyelenggaraan Pemilu ini, agar semua taat asas dan taat aturan," demikian kata Radini.
Dalam kegiatan FGD yang diselenggarakan MUI mengundang juga narasumber selain Bawaslu Kalsel, juga guru besar hukum dari ULM Banjarmasin Prof Anang Shophan Tornado SH MH M.Kn.
