Banjarmasin (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti pembangunan jalan antara Banjarbaru - Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu atau Tanbu dan jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru - kabupaten paling timur provinsinya.
Ketua Fraksi PKS H Ardiansyah mengemukakan itu sebelum rapat paripurna internal DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu sehubungan dengan aspirasi yang berkembang selama ini.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalsel itu menyarankan, ada ekspose perkembangan pembangunan jalan Banjarbaru - Batulicin serta Jembatan Pulau Laut atau yang menghubungkan ibukota Kabupaten Kotabaru dengan daratan Kalimantan.
Ardiansyah -anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan serta lingkungan hidup itu berharap, perencanaan pembangunan Jembatan Kotabaru lebih matang.
Begitu pula Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Pasalnya, lanjut wakil rakyat kelahiran "kota dodol" Kandangan (135 km utara Banjarmasin) ibukota HSS itu, perencanaan pembangunan Jembatan Kotabaru sudah lebih kurang sepuluh tahun lalu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, HSS dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu mengingatkan, perlu kehati-hatian dan kecermatan agar pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut dapat terlaksana dengan baik serta berdampak positif.
"Memang kawan-kawan di Komisi III terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan Jembatan Kotabaru yang sejak lama menjadi dambaan terwujud," tambah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampus di Banjarbaru tersebut.
Sebagai catatan, untuk pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah mengeluarkan anggaran lebih Rp100 miliar pada masa Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin.
Berdasarkan perencanaan semula anggaran pembangunan Jembatan Kotabaru labih kurang Rp3 triliun dengan sistem patungan Pemprov Kalsel Rp500 miliar, serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar.
Sedangkan sisanya sebesar Rp2 triliun atau untuk bentang Jembatan tersebut mengharapkan bantuan pemerintah pusat. Namun seiring perkembangan harga bahan bangunan dan lainnya perkiraan anggaran Rp3 triliun tidak mencukupi, sehingga memerlukan perhitungan ulang.
