Pembangunan Jembatan Kotabaru Kalsel berlanjut mulai 2024

Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) Roy Rizali Anwar menyatakan, pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru berlanjut pelaksanaannya mulai Tahun Anggaran 2024.

"Untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut, kita sudah rapat bersama DPRD Kalsel, DPRD beserta pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu)" ujar Sekdaprov itu di Banjarmasin, Senin.

Baca juga: Pemprov Kalsel rancang kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut

Ia menerangkan, asalan rapat untuk kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru melibatkan DPRD Kalsel dan DPRD Kotabaru dan Tanbu bersama Pemkabnya guna mendapatkan kesepakatan pembiayaan.

"Alhamdulillah ada kesempatan dari pemerintah provinsi (Pemprov) Rp300 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp100 miliar," ungkapnya usai rapat paripurna DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian Nota Keuangan/RAPBD-P 2023.

Mengenai pembiayaan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel itu mengatakan, hal tersebut sudah ada perubahan atau kenaikan seiring naiknya harga sejumlah bahan bangunan m

"Apalagi semula, lebar jembatan hanya 30 meter menjadi 40 meter. Hal itu tentu menambah anggaran," ujar Sekdaprov termuda sepanjang sejarah Pemprov/pemerintah daerah Kalsel tersebut.

Sedangkan harapan tambahan anggaran pembiayaan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru yang sejak lama menjadi dambaan masyarakat bantuan dari pemerintah pusat, demikian Roy Rizali Anwar.

Baca juga: Pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru masuk PSN

Pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru tersebut sejak Tahun 2014/2015, namun terhenti karena ketidakjelasan pemerintah pusat untuk membantu pembiayaan.

Sementara dari Kotabaru dan Tanbu sudah terbangun kerangka jalan penghubung Jembatan Pulau Laut tersebut.

Ketika itu, perencanaan pembiayaan pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru lebih kurang Rp3 triliun dengan sistem patungan Pemprov Kalsel Rp500 miliar, Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar.