Jakarta (ANTARA) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM terus berupaya mendorong tambahan bantuan listrik untuk provinsinya.
"Kita perlu tambahan bantuan listrik, biar semua terang," ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo yang memimpin rombongan Komisi III ketika dikonfirmasi usai konsultasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta, Jumat.
Dalam pertemuan dengan Ditjen Ketenagalistrikan tersebut, Kartoyo mengungkapkan realisasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu di Kalsel hingga tahun 2025 mencapai 1.868 sambungan dari target awal sebanyak 2.300 sambungan.
“Dari paparan pihak kementerian, progres pemasangan listrik untuk masyarakat tidak mampu di Kalsel sudah mencapai 1.868 sambungan dari target 2.300 pada 2025. Harapannya, pada tahun 2026 kuota bantuan listrik tersebut bisa ditambah,” ujar Kartoyo.
Baca juga: Komisi III DPRD Kalsel temui Pertamina terkait masalah BBM
Selain itu, Kartoyo juga menekankan pentingnya pendataan secara berkelanjutan terhadap wilayah-wilayah yang belum terjangkau listrik, terutama daerah terluar dan terisolir.
Ia meminta Dinas ESDM Kalsel agar rutin menyampaikan pembaruan data minimal setiap tiga bulan kepada Ditjen Ketenagalistrikan.
Sementara itu, Koordinator Perencanaan Transmisi, Distribusi Tenaga Listrik, dan Sistem Isolated Kementerian ESDM Mihadi, menjelaskan, rasio elektrifikasi Kalsel saat ini berada di atas 99 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Kalimantan.
"Meski demikian, masih diperlukan upaya lanjutan untuk mencapai target elektrifikasi 100 persen," ujar Mihadi di hadapan rombongan wakil rakyat Kalsel tersebut.
Baca juga: Komisi III DPRD Kalsel dan Dinas ESDM bahas prioritas program 2026
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan hingga tahun 2029 sebanyak 10.068 lokasi di seluruh Indonesia dapat teraliri listrik. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mendorong masyarakat di wilayah yang telah dialiri listrik untuk menjadi pelanggan listrik secara mandiri.
Mihadi menjelaskan, Program BPBL merupakan program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu yang berjalan sejak tahun 2022 dan terus ditingkatkan setiap tahunnya.
“Besaran kuota bantuan sangat bergantung pada usulan pemerintah daerah, daerah pemilihan, perwakilan DPR atau DPRD, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah setempat,” pungkas Mihadi.
Menyertai kunjungan/konsultasi Komisi III itu, selain Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman juga beberapa pejabat/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait jajaran Pemprov Kalsel.
Beberapa SKPD Kalsel terkait yang menyertai Komisi III konsultasi ke Ditjen Ketenagalistrikan tersebut adalah Dinas ESDM, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Konsultasi ke Ditjen Ketenagalistrikan dilakukan saat Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Mustaqimah melakukan kunjungan kerja ke luar daerah sebagaimana terjadwal, 18-20 Desember 2025.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
