Marabahan (ANTARA) - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Barito Kuala (DPPKBP3A Batola) Harliani mengatakan, pihaknya mengambil lokus audit kasus stunting pertama di Desa Handil Barabai karena ditemukan ada tujuh kasus beresiko stunting di desa tersebut.
"Selain itu tim audit stunting akan menyampaikan rencana tindak lanjut kasus tersebut," ujar Harliani, dalam siaran pers disampaikan, Sabtu.
Menurut dia, rencana tindak lanjut tersebut dilakukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola berupa, merekomendasikan pembangunan fasilitas sanitasi, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga pada Pola Asuh Anak.
Baca juga: Pemkot Banjarbaru turunkan stunting melalui "Rembuk Bersama"
Selain itu, sebut dia, penggunaan kontrasepsi IUD, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga terhadap terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat, edukasi oleh Tim Pendamping Keluarga untuk pemasangan stiker larangan merokok di dalam rumah dan fasilitas umum lainnya.
Selanjutnya, upaya lain berupa komunikasi informasi edukasi resiko kehamilan pada usia di atas 35 tahun, pemberian makanan tambahan melalui program Permata Bunda, pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga kepada 1.000 hari pertama kehidupan dan memberi eduaksi pada Ibu hamil tentang menu sehat.
“Desiminasi awal ini sangat penting untuk melihat sejauh mana audit stuting di Batola," terangnya.
Penanganan stunting maupun pencegaahan stunting di Kabupaten Batola sudah banyak dilakukan, baik lintas sektor maupun spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
"Kita tidak hanya pada penurunan tetapi bagaimana pada pencegahan stunting itu sendiri, karena tingkat kehadiran di posyandu sangat berpengaruh. Ketika tidak hadir di posyandu dikhawatirkan jumlah stunting akan bertambah, “ucap Sekretaris TPPS Batola.
Baca juga: TP PKK HSS dan Dinkes kolaborasi bina PK2D
Terkait rembuk stunting yang telah dilaksanakan tingkat kabupaten, sudah dilaksanakan dengan menghadirkan semua lintas sektor, semua elemen masyarakat, baik dari SKPD, camat, lurah, kepala desa, Ketua Tim Penggerak PKK Desa hingga pada elemen masyarakat di pihak ketiga.
"Diharapkan dari upaya ini dapat memberikan kontribusi pada penurunan stunting di kabupaten Batola", harapnya.
Dia menegaskan, prosuder yang akan dilakukan nantinya dari Ketua TPPS Batola dijabat Sekda Batola H Zulkipli Yadi Noor akan memberikan rekomendasi kepada semua SKPD untuk menindaklanjuti hasil deminasi pertama.
Sehingga, pada desiminasi kedua sudah bisa mendapatkan hasil tindak lanjut dari masing-masing lintas sektor.
Perwakilan BKKBN Kalsel dr Hendra mengatakan, audit kasus stunting adalah salah satu program prioritas, di mana pada 2024 target prevalensi stunting berada di bawah 14 persen.
Dia menjelaskan, audit stunting wajib dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun.
Target sasaran, jelas dia, Balita, Batita dan bayi bawah dua tahun, calon pengantin, ibu hamil dan ibu pascasalin.
“Audit stunting untuk mencari yang beresiko, misal pada calon pengantin yang mengalami kekurangan energi kronis, maka akan melahirkan anak beresiko stunting," tegasnya
Lebih lanjut dia mengemukakan, dalam audit kasus stunting (AKS) pihaknya perlu informasi penanganan kasus tersebut karena tidak bisa dilaksanakan sendirian tetapi perlu koordinasi lintas sektoral terkait apa saja yang dibantu pada keluarga AKS.
"Semoga upaya percepatan penurunan stunting di Batola dapat berjalan baik,“ harapnya.
Audit kasus stunting pertama dilaksanakan di DPPKBP3A Batola Tahun 2023, dihadiri perwakilan BKKBN Kalsel Ahli Gizi Didik Hariadi, Camat Barambai, Penyuluh KB, dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola.
Baca juga: BI Kalsel serahkan PSBI penanganan stunting di SMAN 2 Kotabaru
