Marabahan (ANTARA) - Kepala Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala (Diskominfo Batola), Kalimantan Selatan Hery Sasmita mengatakan, dalam waktu dekat Diskominfo Batola akan membuat inovasi bernama “Lapor Aja Ke Pemda”.
“Kenapa kami membuat sebuah inovasi ini, karena saat ini kami melihat Penjabat Bupati Batola beserta rombongan selalu menjemput bola dan selalu turun ke lapangan," ujar Hery Sasmita, di Marabahan, pada Rapat Koordinasi SP4N LAPOR digelar Diskominfo Batola, Rabu.
Selain itu, menurut dia, untuk merangkul aspirasi-aspirasi masyarakat yang bisa disebut dengan TURDES.
Untuk itu, sebut dia, pihaknya harus mengikuti perkembangan dengan berbagai aplikasi dan inovasi yang disiapkan Aplikasi Reaksi Cepat Aduan Masyarakat (ARCADUMAS).
Hery juga menerangkan, di tahun 2024 juga pihaknya akan mengadakan jemput bola pengaduan masyarakat.
“Dimana penjabat bupati kami akan membuka pengaduan masyarakat dan dari disitu bisa langsung ditanggapi oleh pimpinan kami, “ujarnya.
Dia menegaskan, apa yang sudah dikatakan oleh Penjabat Bupati Batola Mujiyat agar seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat melayani dan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
“Dengan pengelolaan pengaduan ini kita buat nanti dari berbagai media sosial, berbagai komentar di grup-grup whatsapp, akun facebook serta instagram dan sebagainya nanti akan kita himpun kedalam aplikasi E-LAPOR ini, “pungkas Hery.
ARCADUMAS digagas Dinas Kominfo Batola, terang dia, bertujuan supaya terkoneksinya laporan masyarakat kepada antar admin SKPD, Kepala SKPD dan kepala daerah.
Gunanya, ungkap dia, untuk mengetahui adanya laporan yang masuk melalui notifikasi pada whatsapp dan email, agar respon tindak lanjut aduan masyarakat dapat segera dijawab oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Penjabat Bupati Batola Mujiyat mengatakan, pelayanan publik menjadi isu kebijakan strategis dan merupakan isu hangat yang selalu menjadi bahan perbincangan.
Karena, sebut dia, pelayanan publik di Indonesia cenderung jalan di tempat, sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan, perbaikan dan peningkatan pelayanan publik merupakan tujuan dari agenda reformasi pemerintah.
Mujiyat menegaskan, untuk mencapai visi dalam good governance, maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu.
"Tujuannya agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional," terangnya, saat membuka acara Rapat Koordinasi SP4N LAPOR dan melaunching ARCADUMAS Aplikasi Reaksi Cepat Aduan Masyarakat.
Mujiyat juga mengatakan , pejabat pemerintah mempunyai tanggungjawab dalam memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat dan pemerintah harus hadir di tengah masyarakat di era keterbukaan informasi publik seperti saat ini.
“Oleh karena itu layanan SP4N LAPOR! Harus bisa dilaksanakan sebaik mungkin sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas layanan informasi publik kepada masyarakat," tegasnya
Karena masyarakat, sambungnya, mempunyai hak untuk dilayani dan sebagai pemerintah harus memberikan pelayanan yang prima.
Mujiyat mengharapkan, semua dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik serta memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut mengundang admin E-Lapor SKPD dengan dihadiri perwakilan Ombudsman RI dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pemkab Batola.
