Stunting turun, Ketua TP PKK Tapin diusulkan dapat penghargaan Presiden

Ketua TP PKK Tapin (kanan) menunjuk Tim Verifikasi dari Sekretariat Militer Kepresidenan (Setmilpres) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, saat berada di wilayah lokus stunting di Tapin, Kamis, 25/05/2023. ANTARA/Muhammad Fauzi Fadilah

Rantau (ANTARA) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan mengusulkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagai penerima penghargaan Satya Lencana Wira Karya (SWK) oleh Presiden Republik Indonesia.

Ketua TP-PKK Kabupaten Tapin, Hj Ratna Ellyani Arifin Arpan mengungkapkan syukur karena telah mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih penghargaan SWK bidang pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana ( Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting oleh Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

“Alhamdulillah untuk tahapan pertama verifikasi terkait data, saya yang diusulkan mendapat nilai yang baik tidak ada yang negatif oleh tim verifikasi," ujar istri Bupati Tapin HM Arifin ini di Rantau, Kamis.

Baca juga: TMMD ke-111 di Tapin : Pencegahan stunting penting untuk masa depan negara Indonesia

Tim verifikasi yang datang hari ini dari Sekretariat Militer Kepresidenan (Setmilpres) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat.

“Kedatangan kami tim verifikasi lapangan untuk meneliti, mengkaji dan membuat kesimpulan dan saran, atas apa yang disampaikan terkait inovasi- inovasi dalam pencegahan stunting di Kabupaten Tapin seperti apa,“ ujar Ketua tim verifikasi Setmilpres, Gian Martika Kuswandi.

Sebelum melakukan verifikasi, kata dia, pihaknya akan melakukan pencocokan semua inovasi yang telah diimplementasikan.

“Mudah-mudahan profil yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang kami lihat di lapangan, “ ujarnya.

Baca juga: Tapin serius tekan stunting, ratusan lokus ditetapkan untuk 2024

Fakta penurunan stunting di Tapin ini berdasarkan hasil SSGI (Studi Status Gizi Indonesia) 2022 prevalensi, menunjukkan mengalami penurunan sebesar 19 persen. Dari 33,5 persen (2021) menjadi 14,5 persen (2022).