DPRD himpun bahan rekomendasi LKPj KDH Kalsel 2022

Surabaya (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) sedang menghimpun bahan untuk membuat rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj Kepala Daerah (KDH) provinsi setempat Tahun Anggaran 2022.

Guna menghimpun bahan buat rekomendasi LKPj 2022 itu, anggota Dewan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) kunjungan kerja ke luar daerah, ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) Kalsel melalui telepon seluler, kemis malam.

Seperti Pansus III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur LKPj KDH Kalsel 2022 bersama stakeholder dengan pimpinan rombongan H Gusti Abidinsyah studi komparasi ke DPRD Jawa Timur (Jatim).

Menurut Gt Abidinsyah, secara umum Pansus LKPj pada DPRD Jatim cukup berbeda yaitu dalam pembahasan hanya satu Pansus, sedangkan Kalsel empat Pansus sesuai bidang Komisi.

Selain itu, dalam pelaksanaan penunjang Pansus LKPj pada DPRD Jatim memiliki tiga orang tenaga ahli dari berbagai bidang.

"Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan coba terapkan di Kalsel agar rekomendasi LKPj dapat lebih sempurna, lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan." harap Abidinsyah.

Dalam pertemuan dengan rombongan Pansus LKPj KDH Kalsel 2022 di Surabaya, Kamis (6/4/23) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Jatim Sri Nurwidayati  menjelaskan, untuk penyampaian Rekomendasi DPRD-nya rencana Mei 2023. 

Oleh karena itu, DPRD Jatim sementara juga berfokus mengumpulkan bahan masukkan dalam menyusun Rekomendasi melalui studi komparasi, konsultasi dan rapat-rapat bersama pihak eksekutif, ungkap Sri.

Dari jajaran Pemprov Kalsel turut serta studi komparasi Pansus III ke Jatim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Studi komparasi Pansus III LKPj KDH Kalsel 2022 tersebut pada kesempatan kunjungan kerja ke luar daerah usai rapat paripurna atau 5 - 7 April 2023, demikian keterangan pers Humas Setwan provinsi setempat.