Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Nasional (BKKBN) RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengapresiasi kinerja jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel terkait percepatan penurunan jumlah balita tengkes itu.
Baca juga: Jajaran Dinas Pendidikan HSU jadi orang tua asuh anak stunting
Bonivasius menyampaikan hal itu saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana yang dihadiri oleh Kepala Daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan, unsur Forkominda, dan Satgas Penurunan Angka Stunting di Banjarmasin, Rabu.
"Yang pertama apresiasi, kalau kita bicara secara Indonesia, penurunan stunting di Kalsel itu luar biasa, masuk lima besar, itu artinya Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota telah berusaha keras,” kata Bonivasius.
Bonivasius mengungkapkan penurunan angka stunting di Kalsel tersebut karena kolaborasi seluruh pihak dan amanah dari Perpres 72 dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yang dijalankan dengan baik oleh pemerintah setempat.
Dalam Perpres 72 tersebut disebutkan percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Bonivasius, menyampaikan meskipun angka stunting di Kalsel masih di bawah rata-rata nasional sebesar 21,2 persen, namun pihaknya optimis Kalsel mampu menekan angka stunting menjadi 17 persen pada 2023.
Baca juga: TPK HSU dampingi 3.099 bumil cegah stunting
“Kalo secara nasional memang kita masih di bawah, tapi percepatannya itu kita luar biasa, kalau itu bisa dijaga tahun ini kita sama penurunannya maka target tahun depan 17 persen itu bisa tercapai,dan nanti sampai di 2024 target 14 persen bisa dicapai bahkan bisa turun lagi dibl bawahnya,” ungkap Bonivasius.
Bonivasius mengingatkan pemangku kepentingan tetap waspada karena jumlah pernikahan usia muda masih tinggi di Kalsel, sehingga jumlah yang melahirkan anak di usia 19 tahun cukup tinggi yang berisiko meningkatkan kasus stunting.
Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira menyampaikan pihaknya akan fokus terhadap pernikahan usia muda, agar angka kelahiran anak pada usia remaja atau belum cukup umur bisa ditekan yang dapat mengurangi potensi stunting.
Baca juga: Kalsel kemarin, balita dapat makanan tambahan cegah stunting hingga kades update data kemiskinan
“Jadi intinya Pemprov Kalsel komitmen ya, baik dari sisi pendanaan dan juga dari sisi perencanaan, karena stunting ini sudah menjadi target nasional dan juga target provinsi,” ungkap Fajar.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Ramlan menambahkan upaya penurunan stunting perlu diperkuat untuk mencapai angka 14 persen pada 2024.
"Itu artinya ada 10 persen lagi yang harus kita upayakan, yang jadi atensi pernikahan anak masih tinggi, disitu kita akan mencoba mengurus angka pernikahan anak supaya pernikahan usia remaja belum cukup umur bisa kita hindari," tutur Ramlan.
Baca juga: Kalsel kemarin, dari kuota mahasiswa baru ULM hingga rembug stunting
Selain menyusun kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting, Rakerda tersebut juga membahas optimalisasi kampung keluarga berkualitas, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan 8 aksi konvergensi, rencana aksi implementasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting, serta implementasi persiapan pra nikah bagi calon pengantin dalam mendukung percepatan penurunan stunting dari hulu.
Dalam Rakerda ini, turut diberikan secara simbolis dana alokasi khusus fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat kepada 13 Kabupaten/Kota. Selain itu BKKBN Kalsel juga menandatangani kerjasama dengan beberapa instansi dalam hal komitmen untuk bersama sama mencegah dan menurunkan stunting, seperti dengan Kanwil Kementerian Agama Kalsel, Baznas Kalsel serta sekolah tinggi ilmu kesehatan.
