Kabid Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Vivi Suprihatini di Amuntai, Selasa, mengatakan, sebanyak 3.099 bumil mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada 2022 dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 4.338 bumil.
"Sebenarnya semua Ibu hamil sudah terdampingi, target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN sebesar 4338 bumil hanya untuk memastikan bahwa semua ibu hamil bisa terdampingi," ujar Vivi.
Ia mengatakan, target 4338 bumil yang diberikan BKKBN juga untuk memastikan anggaran yang tersedia cukup bagi pembayaran insentif bagi TPK yang terdiri atas tenaga bidan, kader KB dan anggota PKK.
Setiap bumil akan mendapat kunjungan dan pendampingan dari TPK yang terdiri atas tenaga bidan, kader KB dan PKK masing-masing satu orang untuk satu desa dan bisa ditambah menjadi dua orang pendamping apabila jumlah penduduk lebih banyak yang terdapat ibu hamil.
Vivi menegaskan, khususnya bidan desa menjadi 'ujung tombak' pelayanan kesehatan di masyarakat. Bidan desa menjadi 'provider' atau pemberi layanan dan asuhan secara promotif atau promosi kesehatan, preventif serta memberikan asuhan berkelanjutan.
Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten HSU Hj Rusitah di Amuntai, Senin, mengatakan, jumlah anggota IBI HSU sebanyak 429 orang.
"Sedangkan jumlah desa di HSU sebanyak 214 dan 5 kelurahan, jadi 42 desa yang tidak ada bidannya," kata Rusitah.
Anggota IBI HSU 429 orang tersebut ada yang sudah bekerja, seperti di rumah sakit 60 orang, puskesmas sebanyak 51 orang, dan bidan desa 177 orang, sisanya belum bekerja.
"Jadi cukup banyak tenaga bidan kita yang nganggur," katanya.
Tenaga bidan yang dikatakannya 'nganggur' karena mereka belum bekerja kemungkinan karena masih menjadi tenaga kontrak, magang dan sebagainya
Meski demikian, dalam program pendampingan bumil, tenaga bidan yang tergabung dalam TPK masih bisa melayani kunjungan dan pendampingan kepada bumil yang tercatat berjumlah 3099 bumil pada 2022.
"Kepada setiap ibu hamil dilakukan delapan kali pendampingan bisa lebih dari satu desa jika banyak terdapat ibu hamilnya , makanya hasilnya mencapai 3099 bumil yang didampingi," terang Rusitah.
Rusitah menjelaskan, upaya pendampingan bumil menjadi poin utama yang dihasilkan dari rapat kerja cabang ke VII pengurus IBI Kabupaten HSU pada Sabtu (11/2) di samping target peningkatkan Sumber Daya Manusia tenaga bidan agar sudah seluruhnya memiliki berpendidikan strata satu (S-1) pada 2026.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Kkasus stunting di Kabupaten HSU pernah menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel pada 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) dari Kementerian Kesehatan pada 2013 mengumumkan 100 kabupaten/kota se Indonesia tertinggi prevalensi stunting dan Kabupaten HSU termasuk di dalamnya dengan Prevalensi 56%.
Namun angka prevalensi tersebut berangsur bisa diturunkan menjadi 21,15 % pada 2020 dan pada 2021 menjadi 20,9% berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).
Pada 2022 Kabupaten HSU berhasil menduduki peringkat dua dalam penilaian Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) tingkat Provinsi Kalsel.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar kasus stunting di semua daerah bisa turun menjadi 14% pada 2024, maka seluruh stakeholder di HSU turut dilibatkan untuk bisa merealisasikan target itu.
Pemkan HSU di antaranya telah mencanangkan Kampung KB di 14 desa di enam kecamatan pada 2022, memberikan layanan KB gratis, sosialisasi ke sekolah-sekokah, dan membentuk TPK untuk pendampingan terhadap setiap ibu hamil.
Dikatakan, penurunan kasus stunting juga erat kaitannya dalam upaya menyiapkan 'generasi emas' di Indonesia pada 2045.
