Banjar, Kalsel (ANTARA) - Bupati Banjar, Kalimantan Selatan Saidi Mansyur menegaskan stunting saat ini bukan lagi sekadar sebagai persoalan kesehatan, melainkan tantangan besar pada pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar, saat membuka resmi acara Rembuk Stunting 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3P2KB) di Banjarbaru, Jumat.
Baca juga: Kabupaten Banjar lanjutkan "Keluarga Sigap" guna wujudkan generasi emas
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, kepala SKPD, tim percepatan penurunan stunting, kepala puskesmas, koordinator KB, ketua APDESI, serta sejumlah undangan.
Bupati juga menyampaikan bahwa anak-anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif, serta kerentanan terhadap berbagai penyakit.
“Pemerintah pusat telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas. Begitu pula di Kabupaten Banjar, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Saidi.
Saidi menambahkan, rembuk stunting ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi keberhasilan, serta memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan angka stunting di daerah.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Sosial P3P2KB Aswadi menyampaikan bahwa berdasarkan data E-PPGBM periode Juni 2025, angka stunting di Kabupaten Banjar pada triwulan II tercatat sebesar 27,3. Angka ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum maksimal.
"Hal ini menandakan pekerjaan kita bersama belum tuntas, belum tepat sasaran, dan belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Aswadi.
Baca juga: TPPS Banjar gelar diseminasi audit kasus stunting
Dia mengharapkan melalui forum rembuk stunting ini, seluruh lintas sektor dapat berdiskusi dan menyepakati langkah strategis yang menyentuh akar masalah, terutama di tingkat desa dan kecamatan.
Permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain masih maraknya pernikahan dini dan pernikahan di bawah tangan, tingginya angka ibu hamil berisiko, kasus anemia, rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang, minim kunjungan ke posyandu, keterbatasan dana pemberian makanan tambahan (PMT), serta kasus bayi dengan berat lahir rendah.
Selain itu, ucap Bupati Banjar masih ditemukan pula kendala sosial seperti orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk imunisasi.
Melalui rembuk stunting ini, ucap Saidi, diharapkan Kabupaten Banjar mampu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan menyeluruh dalam menekan angka stunting demi generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
Baca juga: Ratusan anak dua kecamatan di Banjar jalani cek stunting
