Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi meminta pemerintah provinsi (Pemprov) setempat agar segera memprogramkan rehabilitasi atau reboisasi hutan mangrove.
Permintaan itu saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi setempat di Banjarmasin, 15 November 2022 dengan agenda pembahasan RAPBD Kalsel Tahun 2023.
Wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu khawatir jika tak segera penghutanan kembali (reboisasi) hutan mangrove atau bakau bisa berdampak buruk terhadap kawasan permukiman penduduk, terutama yang tinggal di wilayah pesisir.
"Pasalnya kawasan hutan mangrove di provinsi kita yang rusak mencapai 407.000 hektare (ha)," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
Hutan mangrove banyak terdapat di daerah pesisir wilayah Timur/Tenggara dan Selatan Kalsel seperti Kotabaru, Tanbu, Tanah Laut (Tala), Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar.
"Tapi kalau hutan mangrove itu tidak terjaga atau dibiarkan gundul dikhawatirkan bila terjadi rob (banjir air pasang dalam) bisa menyapu permukiman penduduk," ucap laki-laki kelahiran Banjarmasin Tahun 1975 yang berpenampilan atletis itu.
Ia menunjuk contoh wilayah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar beberapa desa kena sapu banjir rob karena keadaan hutan mangrovenya tidak bisa berfungsi sebagai penyangga.
Contoh lain di Pulau Laut Kotabaru banjir rob lebih satu kilometer masuk daratan juga karena hutan mangrove yang minim sehingga tak mampu membendung arus pasang dalam air laut.
"Oleh karena itu saya minta dalam RAPBD Kalsel 2023 masukkan program rehabilitasi atau reboisasi hutan mangrove supaya jangan terlambat atau sampai menimbulkan bencana," pintanya.
"Kalau program penanganan hutan mangrove tidak masuk dalam RAPBD Kalsel 2023, saya tidak setuju," demikian Paman Yani dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD provinsi setempat, H Supian HK.
