Banjarmasin (ANTARA) - DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berusaha mencari solusi permasalahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ramai menjadi tuntutan pengunjukrasa juga terjadi di provinsinya belakangan ini.
Untuk mencari solusi permasalahan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, Dewan mengundang pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (13/9/22) siang.
Dewan Kalsel juga mengundang 11 anggota DPR RI serta empat anggota DPD RI asal daerah pemilihan (Dapil) provinsi setempat yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Selain itu, DPRD mengundang para asosiasi terkait serta perwakilan pengunjukrasa yang melakukan aksi ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) dalam beberapa hari terakhir (6, 7 dan 9 September 2022).
Pertemuan itu dipimpin Ketua DPRD Kalsel Dr (HC) H Supian HK SH MH dan dari Pemprov juga hadir Sekdaprov Roy Rizali Anwar mewakili Gubernurnya H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin.
Ketua DPRD Kalsel ketika diminta keterangan usai rapat dengar pendapat (RDP) tersebut mengungkapkan, bahwa forum sepakat meminta pemerintah agar meninjau ulang kenaikan harga BBM sebagaimana aspirasi masyarakat di daerah.
"Keputusan memang berada di tangan pemerintah pusat dan pihaknya atau Dewan Kalsel hanya berwenang untuk menggiring serta mengawal agar aspirasi tersebut sampai kepada pihak terkait," ujar politikus senior Partai Golkar tersebut.
"Surat pernyataan sikap Dewan terkait permasalahan BBM bersubsidi tersebut akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI pada besok hari, Rabu (14/9/22), diserahkan perwakilan Komisi III DPRD Kalsel," demikian Supian HK.
Komisi III DPRD Kalsel selain Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, juga membidangi energi sumber daya mineral (ESDM) serta perhubungan.
RDP tersebut diwarnai "walk out" (keluar ruangan rapat) dari perwakilan pengemudi ojek "online" (Ojol) karena kecewa dengan jalannya diskusi.
"Kami ke sini tepat waktu dan bersemangat ikut, karena di surat undangan tertera ada anggota DPR RI Dapil Kalsel yang hadir. Nyatanya justru tidak ada," ujar Ali, salah seorang pengemudi ojek online yang menyuarakan kekecewaannya.
