Marabahan (ANTARA) - Bupati Barito Kuala (Batola) Hj Noormiliyani AS bersama bupati/walikota se-Kalimantan Selatan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari 27 hingga 28 Juli 2022, Rabu (27/07/2022).
Direktur Pembinaan Peranserta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi berharap, ke depam penyuluh antikorupsi bisa bertambah sampai 100 orang seperti di provinsi lainnya.
Penyuluh antikorupsi sendiri, menurut dia, berasal dari masyarakat yang dididik dan dibina langsung oleh KPK.
Dia berharap, daerah bisa memaksimalkan peran penyuluh KPK tersebut.
"Penyuluh (antikorupsi) hanya memiliki peran sebagai agen pendidikan antikorupsi. Kalaupun ada yang memanfaatkan perannya sebagai penyuluh, saya minta segera laporkan ke kami," tukasnya.
Ditambahkan Ketua KPK Firli Bahuri, kegiatan tersebut merupakan komitmen KPK dalam memberantas korupsi.
"Korupsi tidak bisa dihentikan satu lembaga apalagi satu kelompok saja. Karena itu KPK selalu ingin melibatkan anak-anak bangsa dalam pemberantasannya," katanya.
Firli menjelaskan, giat ini sesuai visi misi KPK dalam upaya pencegahan dengan perbaikan sistem, pendidikan masyarakat, baru kemudian penindakan dengan harapan ada efek jera.
"Strategi pemberantasan korups KPK berupa pendidikan antikorupsi di masyarakat, pencegahan, baru penindakan," jelasnya.
Sementara, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengucapkan selamat datang kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Direktur Pembinaan Peranserta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi bersama tim.
Menurutnya, kehadiran Ketua KPK dan tim di Kalsel merupakan bentuk komitmen dan perhatian dalam pemberantasan korupsi di Kalsel.
"Hadirnya KPK secara konsisten dan berkelanjutan sangat penting dalam efisiensi penyelenggaraan pemerintahan," ucap pria yang akrab disapa Paman Birin ini sembari menyampaikan apresiasi kepada peserta kegiatan ini.
Paman Birin mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah menghilangkan praktik-praktik korupsi di banua tercinta.
"Pemprov Kalsel selalu berupaya menjalankan reformasi birokrasi demi pemerintahan yang bersih untuk menutup celah celah korupsi," ujar Gubernur Kalsel yang menjabat dua periode itu.
Baca juga: Tim EKPKD Ditjen Otda Kemendagri evaluasi LPPD Batola
Baca juga: Kadinkes : Gema Darling dukung Batola tangani stunting
