Tujuanya pembangunan gudang Bulog guna menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat di Kecamatan Pulau Sembilan, yang rentan terjadinya krisis pangan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni AF, di Kotabaru, Selasa.
Secara geografis Kotabaru mempunyai daerah yang berbeda dengan kabupaten lain, karena berbentuk kepulauan sehingga sangat tergantung dengan iklim dan cuaca, tambahnya saat mendampingi Komisi II di Kantor DPRD Provinsi Kalsel.
"Kerawanan pangan sangat sering dialami masyarakat Kotabaru khususnya yang tinggal di daerah-daerah kepulauan, seperti pada saat musim angin barat yang menjadikan gelombang laut tinggi," kata Mukhni.
Kondisi tersebut lanjut dia, diperparah dengan tidak lancarnya operasional moda transportasi kapal perintis yang melayani rute dari dan ke ibu kota kabupaten, baik karena masalah teknis maupun cuaca, akibatnya bahan pangan menjadi langka dan terancam krisis pangan.
Bahkan Mukhni pernah mendapatkan laporan dari masyarakat Pulau Sembilan, ketika beberapa lama kapal perintis yang seharusnya rutin berlayar sekali seminggu itu terkendala akibat habisnya kontrak, sementara kapal-kapal nelayan juga tidak berani berlayar akibat gelombang tinggi, maka harga sebungkus mie instan yang lazimnya hanya Rp2.000, di sana bisa mencapai Rp10 ribu.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diharapkan peran pemerintah provinsi dan pusat untuk membuat program-program pembangunan yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat di kepulauan itu, diantaranya pembangunan gudang Bulog, minimal di sejumlah kecamatan di daerah tersebut.
Adanya gudang Bulog diharapkan dapat dijadikan sebagai penampungan sejumlah bahan pangan khususnya beras, sehingga akan dijadikan sebagai langkah antisipasi jika terjadi perubahan musim-musim sulit seperti gelombang air laut tinggi atau mungkin tersendatnya mobilitas transportasi.
Tidak kalah pentingnya juga, politisi Partai Golkar ini menyebutkan, di daerah tersebut juga sangat rentan dengan terjadinya krisis air bersih, terlebih jika memasuki musim kemarau. Untuk itu diperlukan pembangunan penampungan air baku dengan kapasitas besar seperti embung.
"Kami atas nama pemerintah Kabupaten Kotabaru sangat mengharapkan partisipasi provinsi dan pusat melalui alokasi APBD dan APBN, untuk pembangunan sarana prasarana tersebut di daerah kepulauan wilayah Kotabaru," harap Mukhni.
Peran dan kontribusi provinsi dan pusat mutlak diharakan, karena jika hanya mengandalkan APBD kabupaten, sangat terbatas kemampuannya mengingat luasan wilayah yang begitu besar hampir seperti tiga dari Kalsel dengan APBH sebesar Rp1,9 triliun.
