Banjarmasin (ANTARA) - Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kalimantan Selatan (Kalsel) menyayangkan, kala ekonomi Banua mulai membaik terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), padahal kouta sudah ada.
Sekretaris Organda Kalsel Edy Sucipto mengemukakan itu, usai rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD provinsi setempat yang juga membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Banjarmasin, Senin (1/11) siang.
"Oleh karenanya kami menduga ada penyimpangan yang mengarah pada perlawanan hukum," ujarnya usai mengikuti RDP Komisi III yang dipimpin Ketuanya H Sahrujani.
Di sisi lain, Organda Kalsel juga menilai regulasi dengan pengawasan dari Satuan Tugas Minyak dan Gas (Satgas Migas) masih kurang, dari situlah kemudian terjadi penyelewengan atau pelanggaran yang kemudian merugikan para pemilik angkutan truk.
Saat RDP yang juga hadir Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE MAP itu, Organda berpendapat jumlah pemenuhan BBM oleh Pertamina yang penyalurannya melalui Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) masih di bawah keperluan pula.
"Sekarang ini pemenuhan Kuota BBM hanya sebanyak 254.934 Kilo Liter (KL) untuk ribuan truk angkutan yang oprasi di Banua (Kalsel). Padahal keperluan BBM untuk truk bisa melebihi 350.000 KL pertahun," ujarnya.
Makanya, menurut dia, perlu dorongan secara politik agar kuota BBM Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota bisa lebih banyak lagi.
"Jangka panjang kuota Kalsel jauh lebih banyak," tegasnya saat berada di "Rumah Banjar" (Gedung B DPRD Kalsel) Ruang HM Ismail Abdullah.
Mengenai kelangkaan BBM di Kalsel belakangan ini, menurut dia, hal tersebut karena Satgas Migas lamban menyikapi keluhan para pemilik/sopir truk yang selama dua bulan terakhir teriak.
Menurut dia, lambannya peran Satgas Migas karena secara organisasi terlalu gemuk, sehingga ibaratkan lari kurang lincah.
"Oleh karenanya, mungkin perlu peninjauan kembali struktur Satgas Migas agar bisa bekerja lebih lincah, dapat meningkatkan peran dan fungsi guna mencegah atau mengurangi kelangkaan BBM," demikian Edy Sucipto.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin atau yang akrab dengan sapaan Bang Dhin menyilakan, kalau Satgas kekurangan biaya untuk operasional/pengawasan ajukan permohonan ke Dewan.
"Tapi pengajuan anggaran untuk operasional pengawasan tersebut betul-betul rasional. Jangan seenaknya," ujar politikus muda kelahiran Tungkaran Pangeran Batulicin (269 kilometer tenggara Banjarmasin), ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu tersebut berkeyakinan, terjadinya kelangkaan BBM jenis solar dan bio solar belakangan ini, karena ada penyimpangan seperti pelangsiran.
"Tapi alhamdulilah, dengan turun tangannya aparat kepolisian pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pelangsiran tidak ada lagi terlihat seperti halnya di Banjarmasin," demikian Bang Dhin.
