Hj Ananda : jadi perempuan harus berdaya bukan diperdayakan

Banjarmasin (ANTARA) - Mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj dr Ananda mengingatkan, jadi perempuan harus berdaya bukan diperdayakan.

Ia mengingatkan itu saat penyebarluasan/sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Gedung Serbaguna 7 Februari Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa (19/10) lalu.

Menurut sang dokter yang berkarir dalam dunia politik atau bergabung dengan Partai Golkar itu, kalau ingin sukses harus mengawali dengan punya perasaan yang baik. 

"Mulailah dengan perbuatan yang baik, jangan hanya dari pikiran yang baik saja. Dari perasaan yang baik, maka akan berpikir yang baik, bertindak baik, berbuat baik, dan melakukan semua hal yang baik," lanjutnya.

Selain itu, yang tidak kalah penting agar peserta sosialisasi Perda (Sosper) bisa memahami poin-poin yang tertera dalam Perda tersebut, hingga dalam pelaksanaannya bisa menyejahterakan kehidupan dalam berkeluarga, demikian Ananda.

Sementara Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Tanbu Hj Narni mengatakan jika semua perempuan bisa ikut berpartisipasi dan emansipasi dalam segala bidang pembangunan akan cepat berkembang.

"Begitu pula angka kemiskinan bisa kita tekan dan ekonomi bisa merata, jika semua perempuan kita ikut berperan aktif/berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan," ujarnya saat Sosper Perda 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kalsel tersebut.

"Pasalnya saat ini jumlah perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki. Jika kita semua bisa ikut berpartisifasi dan emansipasi dalam segala bidang, saya yakin pembangunan akan cepat berkembang, angka kemiskinan bisa ditekan dan ekonomi bisa merata," lanjutnya.

Pada kesempatan Sosper itu pula, Kepala Dinas KBP3A "Bumi Bersujud" Tanbu  menekankan pentingnya menjaga dan mengatur jarak kehamilan, serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

"Pengaturan jarak kehamilan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut berkaitan pula dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak," demikian Narni.

Sosper yang di Pagatan (sekitar 240 kilometer tenggara Banjarmasin) oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin SE MAP itu menghadirkan Kepala Dinas KBP3A Tanbu, serta sosok "Multitalenta" Hj Ananda sebagai narasumber itu.

Selain mantan Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Hj Ananda tersebut juga mantan pramugari, runer up Putri Indonesia serta presenter dan lagi prestasi yang dia terima.