Amuntai (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengunjungi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) meninjau sejumlah lokasi dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian program Monitoring Centre of Prevention (MCP) dan Tematik.
Setelah peninjauan sejumlah lokasi di Kabupaten HSU rombongan KPK mengadakan Rapat monitoring dan evaluasi pencapaian program MCP dengan jajaran Pemkab HSU di Gedung Agung Amuntai, Rabu (13/10) sekitar pukul 14.00 WITA.
Rapat dihadiri Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Wakil Bupati H Husairi Abdi, Sekretaris Daerah HM Taufik, Kepala Kantor Pertanahan dan seluruh kepala SKPD dan serta perwakilan Bank Kalsel
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi KPK Uding Juharuddin mengatakan, pertemuan ini dalam rangka pencegahan dan pembinaan sehingga para pejabat harus mengikutinya dengan semangat.
"Bersama kita wujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui program MCP dan Tematik" ujar Uding.
Uding sempat berupaya mencairkan suasana yang agak tegang dan mengajak peserta rapat yang terdiri dari pejabat SKPD untuk semangat dan ceria mengikuti evaluasi dan pembinaan KPK.
Uding mengatakan, melalui MCP diharapkan bisa memperbaiki sistem dipemerintahan sehingga menutup celah bagi tindak pidana korupsi.
Menurutnya meski ada niat untuk melakukan kejahatan, namun jika sistem dan kondisi tidak mendukung niat tersebut, maka bisa mencegahnya.
Uding menjelaskan melalui Program MCP terdapat delapan wilayah pembinaan yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pemdapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Pengelolaan Dana Desa.
Delapan program intervensi tersebut memiliki indikator dan sub indikator yang bisa dinilai dan melalui aplikasi MCP dapat memberikan informasi capaian kinerja program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia serta bisa diakses lewat aplikasi JAGA.ID (Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia).
Bupati HSU H Abdul Wahid HK dalam sambutannya menyambut gembira kedatangan Tim Evaluasi dan Moniting Pencegahan KPK RI dari Direktorat Koordinasi Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi tersebut.
"Kami mengharapkan tim dari KPK ini dapat memberikan arahan dan dalam upaya kita mengatasi kendala kendala yang di hadapi oleh daerah kita ini, sehingga kita dapat memperoleh capaian yang lebih baik dan sesuai yang kita harapkan,"kata Wahid.
Pembinaan KPK bagi aparatur ini sangat diharapkanWahid apalagi Pemkab HSU baru saja menerima 'musibah' berupa Operasi Tangkap Tangan salah satu pejabatnya beberapa waktu lalu.
Wahid mengatakan, aparat pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai peraturan yang ada agar tidak terjerumus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan melanggar hukum.
Tim Koordinasi dan Supervisi KPK diantaranya merekomendasikan penuntasan pembuatan sertifikat tanah yang merupakan aset milik Pemkab HSU bekerja sama dengan Kantor Pertanahan setempat, Mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi serta pengelolaan dalam pengadaan barang dan jasa.
