Pemkab HSS capai indeks 73,91 MCP KPK RI tahun 2021

Rapat monitoring dan evaluasi pencapaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK RI (Antara/HO-Prokopim Setda HSS)

Dari hasil verifikasi tersebut maka saat ini indeks capaian MCP meningkat, dan sementara berhasil menduduki peringkat teratas dengan indeks 73,91,

Kandangan (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor, memimpin rapat monitoring dan evaluasi pencapaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK RI di lingkup Pemkab HSS, diikuti seluruh perwakilan OPD yang menjadi area intervensi.

Ia mengatakan, MCP di Pemkab HSS sudah mencapai indeks 73,91 atau memiliki indeks MCP tertinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tiingginya kepada seluruh OPD di lingkup Pemkab HSS, yang memberikan perhatian khusus sehingga dapat memenuhi berbagai unsur diminta oleh KPK RI," katanya, Senin (12/10).

Pihaknya juga bersyukur setelah rakor bulanan kemarin, di mana posisi kita yang saat itu berada di posisi ke empat, untuk dokumen-dokumen yang sudah dikumpul telah diverifikasi oleh KPK.

Dari hasil verifikasi tersebut maka saat ini indeks capaian MCP meningkat, dan sementara berhasil menduduki peringkat teratas dengan indeks 73,91.

Selain itu, Ia juga menyampaikan bahwa melalui MCP KPK ini, banyak yang harus diperbaiki dan benahi, bahkan menurutnya hal ini pun menjadi perhatian serius dari Bupati HSS, H Achmad Fikry.

Disetiap rakor, bupati selalu menanyakan, mempertegas dan selalu mengingatkan semua untuk aktif, tidak hanya memenuhi berbagai unsur yang diminta KPK.

"Tetapi namun juga aktif dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan intropeksi," katanya, saat memberikan arahan.

Adapun untuk MCP KPK RI dilaksanakan secara nasional, untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah.

Bahkan dapat dikatakan MCP memberikan informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, yang dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah di secara nasional meliputi delapan area intervensi.

Delapan area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Baca juga: Pemkab HSS ikuti asistensi SAKIP KemenPAN RB

Baca juga: Sekda HSS ikuti evaluasi reformasi birokrasi bersama KemenPAN RB