Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, Kalimantan Selatan (Selatan) mengharapkan, agar daerahnya juga mendapatkan proyek bendungan dari pemerintah pusat seperti Bendung Pipitak Jaya Kabupaten Tapin.
Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel H Sahrujani mengungkapkan, harapan Pemkab "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu saat pertemuan di Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin), Jumat (12/3).
"Pemkab Tabalong juga menginginkan di daerahnya ada bendungan seperti Bendungan Pipitak Jaya Tapin (sekitar 150 kilometer timur laut Banjarmasin), Kalsel yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) atau pembiayaan keseluruhan dari pemerintah pusat," ungkapnya.
"Memang di Bumi Saraba Kawa Tabalong sudah ada Bendungan Kinarum (sekitar 260 kilometer utara Banjarmasin). Namun mereka juga menginginkan bendungan yang merupakan PSN," lanjut politikus senior Partai Golkar tersebut menjawab Antara Kalsel.
Bendungan atau infrastruktur pertanian itu, ujar mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel tersebut salah satu upaya meningkatkan pembangunan pertanian di Bumi Saraba Kawa Tabalong yang cukup potensial, tetapi belum tergarap maksimal.
Pasalnya Bumi Saraba Kawa Tabalong yang merupakan pemekaran dari HSU penghujung 1950-an atau awal 1960-an itu masih minim infrastruktur/sarana dan prasarana pertanian, kecuali yang agak besar baru Bendungan Kinarum.
"Bendungan Kinarum itupun belum berfungsi secara seutuhnya, masih memerlukan bangunan-bangunan penunjang," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Tabalong tersebut.
Oleh sebab itu pula, Pemkab Tabalong meminta DPRD Kalsel melalui Komisi III untuk memfasilitasi atau turut memohonkan kepada pemerintah pusat supaya mereka juga mendapatkan PSN berupa bendungan seperti halnya Bendungan Pipitak Jaya Tapin.
"Pemkab Tabalong meminta pemerintah pusat melakukan kajian terhadap keinginan mereka tersebut. Apalagi Tabalong berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur (Kaltim) yang akan menjadi tempat baru Ibu Kota Negara (IKN)," demikian Sahrujani.
Sebagaimana Komisi-Komisi lain di DPRD Kalsel, kunjungan kerja (Kunker) Komisi III tersebut ke dalam daerah provinsi setempat, 11 - 13 Maret 2021. Tetapi sasaran dan materi sesuai pembidangan masing-masing Komisi.
