Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Hj Dewi Damayanti Said SE MM mengemukakan harapan tersebut saat monitoring dan evaluasi (monev) BPR "Bumi Saraba Kawa" Tabalong di Tanjung (237 kilometer utara Banjarmasin), Senin (2/11).
Harapan Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu, seiring dengan penggabungan tiga BPR di Bumi Saraba Kawa tersebut menjadi satu, yaitu BPR Kecamatan Haruai, Muara Uya, dan BPR Kecamatan Kelua.
Ketiga BPR yang bergabung menjadi satu itu dengan nama PT BPR Tabalong Bersinar berkedudukan di "kota minyak" Tanjung yang juga berjuluk "kota bersinar" saat pemimpin daerah kabupaten tersebut Noor Aidi Tahun 1990-an.
"Kami dari Komisi ll DPRD Kalsel sangat mengapresiasi terhadap capaian pemerintah kabupaten (Pemkab) Tabalong yang berhasil melaksanakan merger/penggabungan BPR-BPR yang ada di daerah setempat," ujar "Srikandi" Partai Golkar tersebut.
Putri dari HM Said - mantan Gubernur Kalsel 1,5 periode itu mengharapkan pula, dengan penggabungan tiga BPR menjadi satu.akan menambah kecukupan permodalan sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di daerah setempat utamanya menjadi lebih luas lagi.
"Terlebih bagi yang terdampak wabah virus Corona atau COVID-19," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu di hadapan jajaran Direksi PT BPR Tabalong Bersinar tersebut.
Dewi yang Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kalsel berpendapat, peran sentral BPR sangatlah besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan daerah, yaitu dalam hal memghimpun dana masyarakat berupa tabungan/simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada yang membutuhkan melalui dana pinjaman/kredit.
“Kami terus mendorong BPR-BPR di Kalsel dalam membangun kepercayaan dari para stake holder khususnya, untuk menunjang program-program pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor perekonomian masyarakat di provinsi kita yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota," demikian Dewi Damayanti Said.
Kegiatan monev Komisi-Komisi DPRD Kalsel (termasuk Komisi II) ke kabupaten/kota dalam daerah provinsi terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2020 itu, 1 - 3 November 2020, tambah Ricky - staf Humas Setwan setempat.
