"Apabila bapak ibu terbukti melakukan hal tersebut (kecurangan), kami KPU HSU tidak akan segan - segan melaporkan kepada pihak yang berwenang, serta kami sendiri yang akan memproses atas pelanggaran kode etik," ujar Rina di Amuntai, Kamis.
Rina mengatakan, integritas merupakan harga mati dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara dituntut jujur, adil dan transparan. Setiap penyelenggaraan Pemilu, KPU selalu berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak.pilih.
Memberikan pengarahan kepada anggota PPK dalam acara pelantikan dan pembekalan anggota PPK se Kabupaten HSU di Gedung Agung, Kamis (27/2). Rina juga menyampaikan setalah dilantik anggota PPK secara resmi, maka anggota PPK berkewajiban mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan dan selalu menjaga integritas.
Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi juga berpesan kepada seluruh anggota PPK untuk benar - benar memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota PPK, sesuai peraturan perundang - undangan ataupun peraturan KPU.
"Agar dalam pelaksaan tugas dan fungsi sebagai anggota PPK tidak menyalahi aturan yang berlaku," kata Husairi.
Anggota PPK juga harus bersifat netral tidak memihak kepada siapapun dan berperan aktif menjalin komunikasi serta berkoordinasi dengan berbagai komponen, baik kepada panitia tingkat kabupaten, sesama anggota PPK maupun panitia ditingkat desa/kelurahan.
Sebanyak 50 PPK se Kabupaten HSU, masing-masing kecamatan diisi 5 orang, Proses seleksi dimulai 18 Januari sampai 24 Januari 2020 dengan berbagai tahapan proses seleksi, tahapan pertama seleksi tertulis diikuti 272 orang dan tahapan kedua wawancara diikuti 100 orang.
Anggota PPK Kecamatan Sungai Pandan Mursyida mengatakan, usai pelantikan ini, PPK Sungai Pandan akan melakukan rapat untuk menentukan siapa menjadi Ketua PPK Sungai Pandan.
"Diantara kami lima orang itu, nanti akan ditunjuk satu orang untuk menjadi Ketua PPK Kecamatan Sungai Pandan, dengan sistem voting" pungkasnya.
