Sering pula dia bersama beberapa staf kearsipan berburu dokumen lama, baik tulisan maupun foto kebeberapa tempat demi merajut kembali 'sejarah' yang hilang tentang daerah kelahirannya Amuntai HSU.
Kegiatan tersebut dilakoni Karyanadi sejak menjadi PNS di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Provinsi Kalimantan Selatan 17 tahun lalu.
Ia menyatakan, melakoni pekerjaan kearsipan dengan hati, bapak dua anak ini memcintai pekerjaannya tersebut karena sudah lama ia menekuninya.
"Sering saya ditawari untuk mutasi kerja di instansi lain, namun saya dengan kemampuan dibidang kearsipan yang saya miliki saya bertahan untuk membenahi bidang kearsipan," ujar Karyanadi.
Boleh dibilang, Karyanadi sendirian dalam membenahi kearsipan didaerahnya, karena bidang yang satu ini memang kurang dilirik oleh pejabat maupun ASN. Buktinya pengelolaan kearsipan di instansi pemerintah sering diabaikan, padahal menurut Karyanadi dokumen kearsipan merupakan wujud pembuktian kinerja pemerintah yang bisa ditelusuri dan dijadikan bukti pertanggungjawaban.
Buah ketelatenan pria lulusan Strata dua STIA Banjarmasin dalam mengelola kearsipan terwujud dengan prestasi yang cukup menyilaukan bagi suatu daerah tertinggal seperti Kabupaten HSU, prestasi yang seperti mimpi di siang bolong.
Berturut-turut Kabupaten HSU meraih juara satu Lomba Lembaga Kearsipan Teladan (LKT) tingkat Nasional pada 2017 pada penghargaan ANRI Award dan tahun.207 dan 2018 berturut-turut meraih predikat ranking dua terbaik kepengawasan kearsipan tingkat Nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Saat penghargaan ANRI AWARD 2017 juga berhasil membawa Bupati HSU beraudensi dengan preseden RI Joko Widodo di Istana Negara pada 18 agustus 2017 bersama para teladan tingkat nasional lainnya.
Pada 2020 ini tepatnya tanggal 26 pebruari, Bupati HSU Kembali di undang ANRI untuk menerima penghargaan sebagai daerah yang mendapat predikat Sangat Baik pada Audit dan Pengawasan Kearsipan Tingkat Nasional 2019 yang akan diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Solo Jawa Tengah.
Beberapa pemerintah kabupaten/kota di Kalsel dan luar Kalsel mulai menjadikan HSU sebagai rujukan studi banding untuk pengelolaan kearsipan, sebut saja Lampung, Balikpapan, Palangkaraya, bontok, teweh pernah berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten HSU.
Karyanadi juga sering diundang menjadi pembicara atau nara sumber untuk kegiatan bimtek, seminar dan lainnya dari daerah lain membuat aktivitas suami dari Hj Ida Rimaliana ini semakin padat.
Menurut Karyanadi keunggulan bidang kearsipan yang dimiliki Kabupaten HSU karena sudah memiliki peraturan (regulasi) tentang kearsipan yang cukup lengkap sejak 2006.
Selain itu, Dispersip HSU juga memiliki program pelatihan, pembinaan dan pengawasan kearsipan terhadap SKPD hingga ke pemerintahan desa setiap tahun.
Bahkan pada 2020 ini Karyanadi memprogramkan Arsip Masuk Desa, dimana dia bersama beberapa staf dan tenaga kontrak di bidang pembinaan kearsipan akan turun langsung membantu penatakelolaan arsip di SKPD dan pemerintah kecamatan dan desa.
"Ada sebanyak 214 desa di HSU yang sudah kami berikan penyuluhan dan bimbingan teknis, selanjutnya tahun ini akan kami bantu untuk penatakelonaan kearsipan secara langsung, karena masih banyak aparat desa khususnya yang belum mengerti bagaimana menata arsip dengan baik," terang Kabid pembinaan dan pengawasan kearsipan Dispersip HSU ini.
Dikatakan, banyak PNS dan aparat desa masih belum mengetahui jika menyimpan arsip harus dalam box, tidak boleh dilobangi atau dijepit karena berpotensi merusak arsip bahkan dokumen penting negara.
"Jika terbukti merusak arsip bisa kena hukum pidana," kata Karyanadi.
Menurutnya belum.banyak daerah kabupaten/kota yang melakukan pelatihan, pembinaan dan pengawasan kearsipan sebagaimana Dispersip Kabupaten HSU.
Karyanadi sangat bersyukur karena Bupati HSU H Abdul Wahid juga sangat menaruh perhatian pada pengelolaan kearsipan, terbukti berbagai regulasi sebagai dasar pengelolaan arsip daerah selalu diterbitkan.
Bupati juga menyetujui alokasi formasi CPNS untuk tenaga ahli kearsipan di 2020 sebagaimana diusulkan ANRI karena satu-satunya kelemahan bidang kearsipan di Kabupaten HSU karena belum memiliki tenaga ahli kearsipan.
"Saya juga berterima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ibu Hj Lailatanur Raudah juga selalu mendukung dan mensuport saya dalam pengelolaan, pembinaan dan pengawasan kearsipan," katanya.
Tugas berat lainnya yang masih menanti Karyanadi didepan, ia bersama rekan-rekan bidang kearsipan masih terus berupaya mencari arsip-arsip penting terkait sejarah Kabupaten HSU seperti sejarah Kerajaan Candi Agung yang masih minim fakta sejarahnya.
Selain itu, Karyanadi juga berupaya mendigitalkan data kearsipan agar bisa diakses secara elektronik mendukung pemerintahan e Goverment.
Program Arsip Masuk Desa yang digagas Karyanadi merupakan implementasi dari program pemerintah pusat untuk menciptakan birokrasi yang sadar dan tertib arsip hingga ke aparat desa.
"Sesuai pula dengan keinginan Bupati HSU agar kearsipan bisa hadir untuk mengawal pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa," pungkasnya.
