Kuching, Sarawak (ANTARA) - Sejumlah pekerja migran Indonesia di areal perkebunan di wilayah Sarawak, Malaysia, mengaku senang ada program dari pemerintah melalui BKKBN RI dan Konsulat Jenderal RI di Kuching untuk melayani mereka di bidang perencanaan keluarga.
"Alhamdulillah, program tersebut dapat ikut meringankan beban kami pekerja migran Indonesia, karena itu yang kami inginkan," kata Mahruf, 50, asal Nusa Tenggara Barat, saat ditemui di areal perkebunan di Semunjan, Sarawak, Kamis.
Mahruf sudah sejak tahun 2012 bekerja di ladang perkebunan sawit milik Tradewinds Plant Berhard. Menurut dia, selama ini untuk pelayanan alat kontrasepsi, mereka menggunakan fasilitas klinik kesehatan di Malaysia. Biaya yang dikeluarkan untuk satu kali suntik KB misalnya, berkisar 60 ringgit Malaysia (kisaran Rp200 ribu).
Pasangan suami istri asal Kabupaten Sambas, Kalbar, Iskandar dan Masliyah juga mengaku bersyukur jika program tersebut dapat terealisasi. "Untuk layanan KB di Malaysia, sebulan sekali istri saya suntik KB, kalau lengkap dengan tes urine, bisa 166 RM (kisaran Rp564 ribu)," kata Iskandar yang sudah 10 tahun bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di ladang sawit Malaysia.
Ia menambahkan, kalau pemerintah Indonesia mewujudkan program tersebut bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia, maka dapat mengurangi pengeluarannya tiap bulan.
"Saya senang sekali, dan program ini sangat bermanfaat bagi kami yang bekerja di luar negeri," kata Iskandar.
Kepala BKKBN Perwakilan Kalbar Kusmana dan tim dari BKKBN RI, bersama Konsul Jenderal RI di Kuching Yonny Triprayitno serta utusan Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Provinsi Kalbar, mengunjungi ladang sawit Tradewinds Plant Berhard di Semunjan, Sarawak.
Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti rencana pemerintah Indonesia melalui BKKBN RI dalam melayani pekerja migran Indonesia di Sarawak. "Jumlah mereka tersebar di Sarawak, di ladang-ladang perkebunan yang sangat luas," ujar Kusmana.
Program layanan bagi pekerja migran Indonesia tersebut juga hasil audiensi IPKB Provinsi Kalbar dengan Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo pada Senin (13/1) di Jakarta.
Saat audiensi, IPKB Provinsi Kalbar yang memaparkan kondisi pekerja migran Indonesia di Sarawak yang butuh kehadiran negara di dalam program Kependudukan, KB dan Perencanaan Keluarga (KKBPK) yang langsung ditindaklanjuti Hasto Wardoyo.
"Sekaligus pula, ini bentuk kehadiran negara dimanapun warga Indonesia berada, di dalam atau di luar negeri," ujar Kusmana.
Dari kunjungan tersebut, akan diidentifikasi tindak lanjut pelaksanaan program serta hal-hal teknis lain mengingat lokasi pelayanan di wilayah Malaysia.
Kasubdit Kualitas Pelayanan KB Jalur Swasta BKKBN Pusat, dr Nia Reviani MAPS mengaku terharu saat melihat antusias para pekerja migran Indonesia di perkebunan Semunjan."Ternyata mereka sangat antusias, dan ini anak bangsa kita yang berada di pelosok negara lain," kata Nia Reviani.
Menurut Nia Reviani, ke depan tidak hanya pelayanan di bidang KKBPK saja, namun akan semakin luas dan mencakup banyak hal. "Kalau tidak sinergis, dan komitmen penuh semua pihak terkait, mereka akan terus terabaikan," ujar dia.
Ia juga bersyukur sikap perusahaan perkebunan di Semunjan yang memahami bahwa masalah-masalah seputar KKBPK langsung atau tidak akan memberi dampak ke mereka.
"Karena pekerja mingran Indonesia ini, harus diakui sangat mendukung kinerja perusahaan tempat mereka bekerja. Bayangkan kalau para pekerja itu sakit, atau mengalami gangguan kesehatan berkaitan dengan reproduksi, atau harus mengurus anak yang banyak, maka pekerjaan utama di perkebunan tidak akan optimal," kata dia menegaskan.
Sehingga, lanjut dia, dibutuhkan strategi jangka pendek dan panjang agar pelayanan ke pekerja migran Indonesia tidak terputus.
Konjen RI di Kuching Yonny Triprayitno mengungkapkan ada sekitar 130an ribu pekerja migran Indonesia di Sarawak. "Mereka tersebar di seluruh Sarawak," kata dia.
General Manajer Tradewinds Plant Berhard Burhan menyambut baik rencana pelayanan bagi pekerja Indonesia di areal perkebunan. Ada 522 pekerja migran Indonesia yang ada di perusahaan perkebunan tersebut.
"Perencanaan keluarga penting, bagi masa depan yang lebih baik," ujar Burhan.
