Sri Mulyani beberkan alasan pembatalan lelang SBN dan SBSN

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan terkait pembatalan rencana penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sebelumnya terjadwal masing-masing pada 3 Desember dan 10 Desember 2019.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pembatalan tersebut dilakukan karena keseluruhan pembiayaan anggaran untuk tahun ini telah terpenuhi sehingga pemerintah menghentikan pelelangan Surat Berharga Negara (SBN) tersebut.

“Waktu itu sudah melakukan front loading dan berdasarkan estimasi defisit akhir tahun apa yang kita lelangkan selama ini sudah memenuhi,” katanya dalam acara CEO Forum di Ritz Charlton, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kemenkeu: Peneribitan SBN 60 Persen Semester I-2017

Ia menuturkan bahwa sumber pembiayaan APBN 2019 telah memenuhi kebutuhan pemerintah untuk menutup defisit sesuai estimasi baik melalui instrumen pembiayaan dari pasar dalam negeri atau luar negeri, serta pinjaman yang bersifat bilateral maupun multilateral.

“Seluruh estimasi untuk pembiayaan tahun ini dari seluruh pembiayaan yang sudah dilakukan dalam 11 bulan,” ujarnya.

Sebagai informasi, berdasarkan keterangan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan pada Kamis (28/12) menyatakan bahwa pemerintah meniadakan rencana lelang pada 3 Desember dan 10 Desember 2019.

Pembatalan rencana penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana tersebut diputuskan setelah mempertimbangkan proyeksi pemenuhan target pembiayaan APBN 2019 yang bersumber dari lelang penerbitan SBN.

Baca juga: Lelang sukuk serap Rp8 triliun dari enam SBSN

Dengan demikian, pemerintah melakukan lelang SUN untuk terakhir kali pada 19 November 2019 atas tujuh seri dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp23 triliun dari penawaran masuk Rp42 triliun.

Sementara itu, lelang sukuk negara atau SBSN terakhir pada 26 November 2019 atas lima seri dengan nominal yang dimenangkan sebesar Rp7,9 triliun dari penawaran masuk sebesar Rp19,51 triliun.

Sebelumnya, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan APBN yang sudah dilakukan hingga Oktober 2019 mencapai Rp373,37 triliun yang sebagian besar didukung dari penerbitan utang Rp384,52 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (Neto) sebesar Rp401,71 triliun dan pinjaman (Neto) sebesar negatif senilai Rp17,19 triliun.