Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan Partai Gerindra selama ini telah menjadi simbol partai oposisi, yang telah menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Dia menyesalkan apabila nantinya Gerindra memutuskan gabung ke pemerintah sehingga dikhawatirkan mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi kurang berjalan.
"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi," kata Adi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan bahwa dalam sebuah sistem demokrasi yang kuat dan sehat, meniscayakan partai oposisi yang kuat.
Baca juga: Pimpinan KPK baru - Gerindra meminta pimpinan KPK tolak revisi UU KPK
Menurut dia, selama ini simbol partai oposisi ada pada Gerindra, bukan PKS, Demokrat ataupun PAN sehingga akan menjadi seperti lelucon apabila Gerindra gabung dalam pemerintahan.
"Tidak terbayangkan kalau Gerindra yang selama ini kritis, bahkan cukup ekstrem beda pendapat politiknya dengan Jokowi, tiba-tiba setiap hari harus muji-muji. Ada bentrokan psikologis yang tidak bisa dihindari," ujarnya.
Adi mengatakan kalau Gerindra mengambil sikap menjadi pendukung pemerintah, yang menjadi korban adalah masyarakat karena selama Pemilu 2019, mereka terbelah namun usai kompetisi politik, malah berbagi kursi di kabinet.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Pertemuan keduanya membahas sejumlah hal, salah satunya potensi koalisi partai tersebut kepada pemerintahan.
Baca juga: Sekda Banjarbaru "merapat" ke Gerindra Banjar
"Kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi dalam jumpa pers di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat.
Namun Jokowi menjelaskan kemungkinan koalisi partai berlambang kepala burung garuda itu masih belum diputuskan.
Baca juga: Rahmadi sempat dapat interupsi saat menjadi pimpinan semantara DPRD HST
