Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2019 Kota Banjarmasin dirancang mencapai Rp1,7 triliun, yakni, meningkat hampir Rp200 miliar dari tahun 2018.
"Kita bersyukur RAPBD kita tahun 2019 ada peningkatan pendapatan hingga mencapai Rp1,7 triliun tersebut," ujar Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD 2019 tersebut di gedung dewan kota, Rabu.
Menurut dia, RAPBD kota ini meningkat itu kebanyakan dari pendapatan diberikan pemerintah pusat, baik dari sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Banyak dana insentif daerah kita dapatkan dari pemerintah pusat, misalnya karena pemerintahan kita meraih lima kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mendapat insentif sekitar Rp25 miliar," tuturnya.
Selain itu, kata Ibnu Sina, ada dana insentif yang didapatkan Banjarmasin karena prestasi dapat mengurangi penggunaan kantong plastik di toko moderen.
"Ada juga dana insentif didapat dari pengurangan kawasan kumuh," timpalnya.
Termasuk juga, tambah Ibnu Sina, ada penghargaan dari pusat atas program e-Lapor Banjarmasin yang berjalan maksimal hingga terbaik se-Indonesia.
"Banyak lagi prestasi-prestasi didapat daerah kita secara nasional yang semuanya ada penghargaan dengan diberi dana insentif daerah, ini yang membuat postur RAPBD 2019 Kota Banjarmasin ada peningkatan," terangnya.
Menurut dia, pembahasan RAPBD ini terbilang cukup cepat selesai sebelum memasuki akhir tahun, di mana apresiasi diberikannya kepada DPRD kota setempat yang sangat berperan menyukseskannya.
"Maka dari itu, ayo kita sama-sama mengawasi realisasi penggunaannya nantinya, sebab sepeserpun uang rakyat itu harus jelas manfaatnya," tegas Ibnu Sina.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Soprayogi menyatakan, postur RAPBD 2019 ini sudah sangat sehat.
"Jadi kita nilai RAPBD ini kalau dalam ilmu ekonominya sudah sangat sehat, tinggal pelaksanaannya saja lagi harus maksimal nantinya," papar politisi PDIP tersebut.
Apalagi, tuturnya, pada RAPBD 2019 ini sektor belanja langsung jauh lebih besar, yakni, lebih 60 persen dari belanja tidak langsung.
"Memang terbesar itu belanja untuk pemenuhan infrastruktur, ini bagus untuk pemerataan pembangunan," pungkasnya.
