HSU terapkan transparansi sejak proses perencanaan pembangunan

Perwakilan BPKP Kalsel Muhyiddin bersama Kabid Ekonomi, SDA dan Infrastrutur Bappelitbangda Hulu Sungai Utara (HSU) Radiatam Mardiah serta Inspektur HSU Abdul Hamid pada soslialisasi Simda Perencanaan di Amuntai, Selasa. (Eddy Abdillah)

Pemkab HSU sudah memiliki Apliaksi Simda untuk penganggaran dan pelaksanaan, kini bertambah lagi dengan adanya aplikasi perencanaan sehingga sejak proses perencanaan sudah transparan,

Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan terus berupa mengintegrasikan seluruh proses pembangunan dalam aplikasi berbasis website guna mewujudkan 'e-governant'.

Kabid ekonomi, sumber daya alam dan infratruktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Radiatam Mardiah di Amuntai, Selasa mengatakan, melalui aplikasi berbasis website maka masyarakat bisa mengetahui dan mengakses proses pembangunan sejalan dengan prinsip transparan serta akuntabilitas.

"Pemkab HSU sudah memiliki Apliaksi Simda untuk penganggaran dan pelaksanaan, kini bertambah lagi dengan adanya aplikasi perencanaan sehingga sejak proses perencanaan sudah transparan," ujar Radiatam.

Radiatam mengatakan ketiga aplikasi Sistem informasi manajemen daerah (Simda) belum terintegrasi alias masih berjalan sendiri-sendiri sehingga kurang efesien.

Bapeltbangda HSU telah menyelenggarakan Sosialisasi Simda perencanaan dengan mengundang Kepala SKPD, kasubag program dan bendahara dari seluruh SKPD dan kecamatan.

"Kita menghadirkan nara sumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan Aplikasi Simda Perencanaan," terangnya.

Inspektur HSU Abdul Hamid mewakili Bupati membuka Sosialisasi mengatakan Pemkab HSU yang berinisiatif meminta BPKP Kalsel memberikan Aplikasi Simda perencanaan tersebut.

"Kita juga memintakan BPKP melakukan asistensi memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi simda perencanaan agar berjalan dengan baik," kata Hamid.

Perwakilan BPKP Kalsel Muhyidin menjelaskan bahwa aplikasi simda perencanaan ini sudah bisa e-Sakip jadi kalau Pemkab HSU sudah menerapkannya pasti terintegrasi dengan simda keuangan, karena ketiga aplikasi ini sama-sama dibuat oleh BPKP.

Ia mencatat, Kabupaten HSU sudah menerapkan sebanyak empat aplikasi dari BPKP yakni simda keuangan yang tiga tahun berturut-turut meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP), simda barang milik daerah (BMD), simda pendapatan dan sistem keuangan desa (simkeudes).

"Dengan ditambahnya simda perencanaan ini maka menjadi 5 aplikasi dari BPKP," katanya.