Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan memantau keberadaan Lembaga kursus dan pelatihan guna memastikan lembaga yang masih aktif dan non aktif.
Kepala seksi pendidikan non formal Basuki Rahman di Amuntai, Selasa mengatakan, sebanyak 27 lembaga kursus dan pelatihan di Kabupaten HSU hanya 7 buah yang masih aktif, sisanya vakum tanpa aktivitas.
"Kita dapat mengetahui aktif tidaknya lembaga tersebut dalam menyelenggarakan kursus dan pelatihan melalui Aplikasi Data Pokok Pendidikan atau Dapodik," ujar Basuki.
Basuki mengatakan, setiap lembaga kursus dan pelatihan wajib mengisi daftar isian kegiatan di Dapodik karena merupakan syarat dalam pemberian ijin lembaga bersangkutan.
Pengisian Dapodik, kata Basuki, juga merupakan syarat jika ingin mendapatkan bantuan atau kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dalam program kursus dan pelatihan.
Dikatakan, lembaga yang tidak aktif menginput data di DAPODIK pertama akan diberikan teguran secara lisan, kedua secara tertulis, ketiga menonaktifkan NPSM lembaganya.
"Saat ini kami dari Dinas Pendidikan berupaya agar lembaga yang vakum bisa aktif kembali karena saat ini Kabupaten HSU berada di 10 besar di Indonesia dalam penyelesaian pengisian Dapodik," terangnya.
Hasilnya, kata Basuki, beberapa lembaga kursus dan pelatihan mulai aktif kembali hanya tersisa sekitar 5 hingga 10 lembaga yang masih perlu pembinaan lebih lanjut.
Beberapa lembaga kursus dan pelatihan yang terbilang sangat aktif seperti LPK Semitra dan LKP Sentra Mitra Karya yang beralamat di Jalan Bihman Villa Amuntai bahkan lembaga ini juga menyelenggarakan kursus komputer gratis.
Lulusan dari lembaga pelatihan lainnya bahkan sudah dipesan sebuah perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil yang siap pakai.
Basuki memgatakan bahwa keberadaan lembaga kursus dan pelatihan apabila dikelola dengan baik sangat berperan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.
"Setiap lembaga kursus dan pelatihan kerja kita harapkan bisa menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, juga dengan dunia usaha agar lulusan pelatihan kerja bisa difasilitasi mendapatkan pekerjaan bahkan kalau bisa mampu membuka usaha sendiri," pungkasnya.
