Barabai, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) H A Tamzil mengharapkan seluruh elemen satuan pemangku kepentingan agar dapat mendukung program JKN-KIS.
Hal itu disampaikannya saat acara penyelenggaraan Forum kemitraan (Forkem) dengan pemangku kepentingan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) di Kantor Pemda HST, Selasa (2/10).
Tamzil mengucapkan terimakasihnya kepada BPJS Kesehatan Cabang Barabai yang dalam hal ini memfasilitasi kegiatan ini dan telah dilaksanakan secara rutin.
Menurutnya, acara ini bertujuan agar antara pemangku kepentingan di kabupaten ini dapat mendukung Program JKN-KIS melalui masing-masing satuan kerjanya dan mitra agar dapat membackup kreasi dari terobosan BPJS Kesehatan.
"Tujuan yang paling utama adalah dengan adanya pertemuan ini tentu saja agar derajat kesehatan masyarakat HST dapat meningkat," tuturnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai Sugiyanto juga mereview hal-hal yang masih berlaku dan baru dalam penyelenggaraan JKN-KIS. Seperti halnya masih berlakunya penggunaan kartu Askes bagi peserta yang belum mengganti kartunya dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat), hingga uji coba penggunaan sistem rujukan online yang saat ini telah diimplementasikan.
"Tak bosan kami menginformasikan adanya aplikasi Mobile JKN yang memudahkan peserta di era digital saat ini. Selain untuk memudahkan peserta dalam hal kepesertaan dan informasi iuran, Mobile JKN juga dapat digunakan untuk mengambil nomor antrian secara online cukup dengan aplikasi tersebut tanpa harus bosan menunggu terlalu lama," katanya.
Untuk saat ini, Puskesmas yang telah mengaplikasikannya baru Puskesmas Barabai di kabupaten ini. Dia berharap Kabupaten HST dapat menjadi percontohan penggunaan antrian online di Banua Enam.
Sugiyanto juga menyampaikan masih terdapat sekitar 84 ribu penduduk Kabupaten HST yang belum menjadi peserta JKN-KIS.
Diharapkan anggota forum dapat mengawal terealisasinya cakupan semesta di Kabupaten HST di Tahun 2019 yang tinggal sebentar lagi.
Dia mengajak agar bersama dengan anggota forum khususnya Dinas Kesehatan untuk dapat menurunkan rasio rujukan pasien yang diakibatkan ketiadaan sarana dan prasarana beserta tenaga kompetensi tenaga medis yang ada.
"Ke depan akan ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya pertemuan dengan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang diinisiasi oleh Dimas Kesehatan dan BPJS," katanya.
