Lima catatan FPG terhadap APBD-P Kalsel

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Golkar atau FPG DPRD Kalimantan Selatan menyampaikan lima catatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) provinsi setempat tahun 2018.
     
Lima catatan tersebut dalam pemandangan umum FPG yang disampaikan ketua fraksinya, Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH pada rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin wakil ketuanya H Hamsyuri SH di Banjarmasin, Kamis.
     
Kelima catatan FPG tersebut antara lain, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaksel 2018 agar tetap berbasis kinerja dengan pola "humanispartisipasipatoris" yaitu pembangunan yang memihak kepada rakyat.
     
Selain itu, analisis standar bekerja, yaitu penilaian kewajaran atas bebas kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian standar harga, yaitu harga satuan setiap unit barang yang berlaku di satu daerah.
     
Begitu pula yang tidak penting harus menjadi perhatian tolok ukur kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kemudian standar pelayanan minimal, yaitu standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
     
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel dalam pemandangan umumnya berpendapat, APBD provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan/peningkatan yang signifikan atau berjalan apa adanya.
     
Menurut Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi SIP itu, belum ada upaya yang lebih serius untuk mewujudkan Kalsel menjadi mandiri dan terdepan.
     
Dalam pemandangan umum yang dibacakan Husainj Suni Lc itu, Fraksi PKS tersebut juga mempertanyakan, apakah dalam RAPBD-P bisa membantu fokus pada prioritas pembangunan 2018.
     
"Pasalnya kendati dijabarkan bahwa anggaran tersebut dialokasikan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalsel, namun belum dirinci," demikian wakil rakyat dari PKS.
     
RAPBD-P Kalsel 2018 terdiri atas pendapatan Rp6,4 triliun lebih, belanja Rp6,5 triliun lebih, terdapat selisih kurang/defisit Rp129,9 miliar lebih yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto dari pembiayaan daerah.
     
Pada rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut hadir Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Hermansyah Manap mewakili gubernurnya yang belum kembali dari melaksanakan ibadah haji 1439 Hijriah.