Jakarta (ANTARA) - Panitia Khusus atau Pansus II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen menyempurnakan Raperda penyelenggaraan pangan yang akan menjadi peraturan daerah yang mereka sebut Perda "Sapu Jagat" provinsi setempat.
"Kami berusaha semaksimal mungkin menyempurnakannya Perda Sapu Jagat," ujar Waki Ketua Pansus II tersebut, H Firmansyah ketika dikonfirmasi sebelum kembali ke Banjarmasin, Jum'at setelah konsultasi dengan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) di Jakarta.
Baca juga: DPRD Kalsel: Perda pangan harus perhatikan isu "food loss and waste"
Ia menerangkan, tujuan kunjungan ke BPN RI untuk mempelajari dan memahami strategi serta kebijakan pangan nasional yang mungkin bisa penerapannya di Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota.
"Hal itu penting dalam pembentukan payung hukum yang kuat untuk menjamin ketahanan pangan di daerah. Karenanya kita berharap kunjungan ke BPN RI dapat memberikan manfaat bagi kami dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kalsel," tegas wakil rakyat dari Partai Gerindra tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu menambahkan, kunjungan Pansus II ke BPN RI ingin mempelajari strategi dan kebijakan pangan nasional yang efektif dan efisien yang bisa penerapannya di provinsinya.
Dalam kunjungan tersebut, Pansus II DPRD Kalsel juga membahas tentang arah kebijakan ketahanan pangan nasional 2025-2029. Mereka mempelajari program-program dari BPN RI untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia.
"Kami ingin memastikan bahwa kebijakan ketahanan pangan di Kalsel sejalan dengan kebijakan nasional. Kita berharap dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dari BPN RI, " tambah Firmansyah.
Baca juga: DPRD HSS sepakat raperda pajak dan retribusi daerah dibahas lebih lanjut
Pansus II DPRD Kalsel juga meminta penjelasan tentang program-program ketahanan pangan yang BPN RI laksanakan, termasuk program-program terkait dengan peningkatan produksi pangan, pengelolaan stok pangan, dan peningkatan kualitas pangan.
Diharapkan, dengan adanya kunjungan tersebut, Pansus II DPRD Kalsel dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam penyelenggaraan pangan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan di provinsinya.
"Kami percaya bahwa dengan mempelajari pengalaman dan praktik terbaik di tingkat nasional, kami dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan," kata Firmansyah.
Sementara Kepala Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas BPN RI Budi Wiryanto menerangkan, bahwa pihaknya melaksanakan beberapa program ketahanan pangan yang efektif dan efisien, termasuk program peningkatan produksi pangan dan pengelolaan stok pangan.
"Kita berharap, dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan Pansus II DPRD Kalsel," ucap pejabat BPN RI tersebut.
