Banjarmasin,(Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahbirin Noor menyatakan, pembangunan kesehatan dan pendidikan di provinsinya yang kini berpenduduk empat juta jiwa lebih tersebar pada 13 kabupaten/kota menunjukkan kemajuan.
Ia menyatakan kemajuan tersebut dala Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel akhir tahun anggaran 2017 yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin ketuanya, H Burhanuddin di Banjarmasin, Jumat dini hari.
Dalam LKPj 2017 itu, orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut mengungkapkan pembangunan bidang kesehatan di Kalsel juga mencapai target yang ditetapkan.
Sebagai contoh umur harapan hidup belakangan ini rata-rata mencapai 68,19 tahun yang sebelumnya hanya sekitar 66 tahun.
Selain itu, persentase balita gizi buruk juga bisa ditekan menjadi lebih kecil, yaitu dari asumsi 7,4 persen belakangan hanya ditemukan 0,03 persen.
Kemudian gizi kurang hanya ditemukan 16,4 persen dari asumsi 18,5 persen, angka kematian ibu (AKI) per tahun juga bisa diminimalkan dari perkiraan 150/100.000 kelahiran hidup ternyata bisa ditekan hingga 104/100.000 kelahiran hidup.
Begitu juga angka kematian bayi dalam periode yang sama Kalsel bisa menekan hingga 10/1000 kelahiran hidup dengan asumsi semula 37/1000 kelahiran hidup.
"Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan terus kita tingkatkan, baik rumah sakit maupun Puskesmas, sehingga kita yakin dan optimistis mencapai Kalsel sehat," lanjut Paman Birin (panggilan akrab terhadap Sahbirin).
Ia menambahkan, pembangunan sektor pendidikan di Kalsel juga menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek sasaran, seperti meningkatnya peserta didik yang khatam Al Quran, baik pada jenjang lanjutan atas maupun khusus.
"Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan juga terus meningkat yang dibuktikan dengan persentase sesuai standar, mulai jenjang sekolah lanjutan atas maupun khusus," lanjutnya.
"Keberhasilan semua pembangunan itu berkat sinergi yang baik antara eksekutif/Pemprov dengan legislatif, serta dukungan atau partisipasi semua masyarakat," demikian Paman Birin.
Sementara Ketua DPRD Kalsel mengatakan, pihaknya terpaksa mengagendakan penyampaian LKPj 2017 pada malam hari, karena sesuai peratuan perundang-undangan paling lama tiga bulan sesudah berakhir tahun anggaran tersebut.
Begitu pula sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 60 hari kerja sudah ada tanggapan dari DPRD setempat terhadap LKPj tersebut, lanjut mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel dua periode itu.
Semula penyampaian LKPj Kepala Daerah Kalsel 2017 dijadwalkan 26 Maret 2018, tetapi karena kesibukan Gubernur setempat mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berkunjung ke provinsi ini, sehingga mengalami penundaan.
Selain itu, anggota DPRD Kalsel mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang sudah terjadwal di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, 26 - 29 Maret 2018, demikian Burhanuddin.
Pembangunan kesehatan dan pendidikan tunjukkan kemajuan
Sabtu, 31 Maret 2018 8:09 WIB
Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan terus kita tingkatkan, baik rumah sakit maupun Puskesmas, sehingga kita yakin dan optimistis mencapai Kalsel sehat,