Banjarmasin (ANTARA) - Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) "jadi ramai" di Banjarmasin.
Pantauan ANTARA Kalsel di Banjarmasin, Kamis melaporkan, ramainya rapat Pansus III LKPj 2023 itu, karena tidak kesesuaian data dari Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi tersebut dengan dokumen yang disampaikan Gubernur pada rapat paripurna DPRD setempat, 20 Maret.
Baca juga: DPRD HSS gelar paripurna penyampaian LKPj pj bupati tahun 2023
Ketika rapat Pansus III LKPj 2023 yang dipimpin Ketuanya H Hormansyah itu, Kepala Dishub Kalsel Fitri Hernadi menyampaikan data target dan capaian dinasnya 2023.
Namun Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin dan anggota Pansus III H Ardiansyah mempertanyakan data target dan capaian program Dishub provinsi setempat 2023 ada satu perbedaan, karenanya mereka menanyakan kebenarannya.
Kepala Dishub Kalsel bersama jajaran mencari data angka anggaran yang terjadi selisih puluhan miliar rupiah tersebut, tapi tidak ketemu, akhir pembahasan mata anggaran itu ditunda.
M Syaripuddin yang juga Ketua PDI Perjuangan Kalsel serta Ardiansyah yang juga Ketua Fraksi PKS bersama anggota Pansus III lain mempertanyakan kordinasi dan sinkronisasi antara Dishub dengan pembuat dokumen LKPj 2023.
Ketua Pansus III berharap, terjadinya selisih data angka-angka rupiah karena kesalahan input, bukan sebab faktor lain yang mengarah kasus hukum.
Baca juga: DPRD Banjarmasin terima penyampaian LKPj Wali Kota 2023
"Kita ingin ada kesesuaian data sehingga kami mudah membuat rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Kalsel 2023," demikian Hormansyah.
Ia menambahkan, dalam pembahasan LKPj 2023 ini ada kesepakatan Kepala Dinas/Badan instansi terkait bersama Kabid-Kabidnya harus hadir.
Sementara pada Pansus IV LKPj 2023 dalam rapat yang dipimpin Gina Mariati dari NasDem dan Firman Yusi (PKS) menyatakan kecewa karena Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel tidak hadir, oleh karenanya pembahasan belum bisa maksimal
